Subsidi Pangan Rp300 Miliar Tak Dipotong, Gubernur DKI Jakarta Pastikan Tetap Jadi Prioritas

Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar tidak mengalami pemotongan dan akan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Pramono usai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta disetujui dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu.

Pramono menjelaskan bahwa anggaran subsidi pangan dalam APBD merupakan bentuk respon atas masukan dari anggota DPRD, dan memastikan bahwa tidak ada pengurangan terhadap besaran anggaran tersebut.

DPRD DKI Jakarta Sampaikan Keberatan

Dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pengurangan subsidi pangan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyatakan, "Saya sedih karena ada pengurangan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar."

Ia juga menuding bahwa alasan pengurangan anggaran karena daging dan susu UHT tidak diminati adalah tidak benar. "Itu kebohongan dari anak buah Gubernur," ungkapnya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Josephine menyatakan bahwa alasan pengurangan subsidi tidak masuk akal dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. "Dalam reses yang kami lakukan, masyarakat tidak pernah menyampaikan ketidaksukaan terhadap daging dan susu," ia mengungkapkan.

Sebagai bentuk protes, sebagian besar anggota DPRD memilih keluar dari ruang rapat saat pengesahan Raperda APBD 2026.

Gubernur Akan Evaluasi Bersama TPAD

Menanggapi protes tersebut, Pramono menyatakan bahwa ia akan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk mengkaji rencana pengurangan subsidi pangan lebih lanjut.

"Subsidi pangan akan tetap menjadi prioritas bersama," tegas Pramono.

Ia juga menambahkan bahwa jika diperlukan, perubahan terhadap APBD bisa dilakukan melalui mekanisme APBD Perubahan, sebagaimana telah disampaikannya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Pramono menegaskan kembali bahwa tidak ada pemotongan terhadap anggaran subsidi pangan dan menyebut kekhawatiran terkait hal itu tidak akan terjadi.