Pantau - Pemerintah Kabupaten Bandung memerlukan anggaran sebesar Rp9,5 miliar untuk menangani banjir yang kerap melanda wilayah Dayeuhkolot.
Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan delapan langkah strategis yang telah dirancang sebagai solusi jangka menengah dalam penanganan banjir.
Langkah strategis tersebut meliputi normalisasi saluran drainase di tepi Jalan Moh. Toha, Polder Babakan Sangkuriang, Sungai Cipalasari, serta saluran U-Ditch BBWS Dayeuhkolot.
Selain itu, kebutuhan lainnya mencakup pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa, pengerukan saluran lingkungan di Bojongasih, pengerukan saluran pengaliran di wilayah Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, serta normalisasi sejumlah titik rawan banjir lainnya.
"Kedelapan kebutuhan strategis (solusi banjir) ini memerlukan biaya Rp9,5 miliar. Dari 30 perusahaan yang ada di Dayeuhkolot sudah menyatakan siap untuk membantu," ungkap Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Skema Pentaheliks dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Program penanganan banjir tersebut akan dimulai pada Januari 2026 dengan menggunakan skema pentaheliks yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap membutuhkan tambahan anggaran dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum serta Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
Dalam APBD Kabupaten Bandung tahun 2026 telah disiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan dua jembatan penunjang, yakni Jembatan Sukabirus sebesar Rp4 miliar dan Jembatan Pasigaran sebesar Rp1 miliar.
Bupati Dadang Supriatna juga mengingatkan seluruh perusahaan di Dayeuhkolot agar tidak mementingkan kepentingan masing-masing dalam menyikapi persoalan banjir.
"Para pelaku usaha perlu turut berkontribusi secara nyata demi menjaga kenyamanan dan keberlangsungan wilayah operasional mereka sendiri," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
