Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

LSM Lingkungan Desak Pemerintah Indonesia Libatkan Masyarakat Sipil dalam Target Iklim di COP30 Brasil

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

LSM Lingkungan Desak Pemerintah Indonesia Libatkan Masyarakat Sipil dalam Target Iklim di COP30 Brasil
Foto: (Sumber: Executive Director Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad (kedua dari kiri) berbincang dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kanan) di sela-sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Rabu (12/11/2025) waktu setempat. ANTARA/Anita Permata Dewi.)

Pantau - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan mendesak pemerintah Indonesia untuk menyusun target penurunan emisi secara partisipatif dan memperhatikan keberlanjutan hutan dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil.

Soroti Deforestasi dan Narasi Negosiasi yang Terlalu Fokus pada Perdagangan Karbon

Executive Director Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, menyampaikan kekhawatiran terhadap dokumen second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, yang dinilai tidak mencerminkan komitmen kuat terhadap perlindungan hutan.

Ia menyoroti adanya peningkatan deforestasi yang justru bertentangan dengan peran penting hutan dalam mitigasi perubahan iklim.

"Narasi negosiasi Indonesia terlalu fokus pada perdagangan karbon, sementara agenda penting lain seperti penghentian deforestasi hingga 2030 kurang mendapat perhatian," ungkapnya.

Para LSM meminta agar pemerintah memperluas ruang partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan target penurunan emisi.

Selain itu, Indonesia juga diminta memperkuat posisi dalam negosiasi internasional, khususnya dalam aspek mitigasi dan adaptasi berbasis praktik baik masyarakat lokal dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pemerintah Siap Fasilitasi Kolaborasi dan Forum CSO Internasional

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa seluruh masukan dari LSM akan dicatat dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim ke depan.

Ia mendorong agar organisasi masyarakat sipil Indonesia segera memiliki akreditasi internasional guna memperluas akses terhadap kolaborasi global.

"Pemerintah akan membangun forum organisasi masyarakat sipil yang lebih kuat dan berdaya saing internasional," ia mengungkapkan.

Dalam pertemuan tersebut hadir 13 LSM, yaitu Madani Berkelanjutan, Dana Nusantara, WWF, Auriga, Climate Reality, Institute for Essential Services Reform (IESR), Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Greenpeace, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), World Resources Institute (WRI), Kota Kita, Trend Asia, dan German Watch.

Penulis :
Aditya Yohan