Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero), agar segera mempercepat pelaksanaan agenda transisi energi nasional yang selama ini dinilai berjalan lambat.
Ketergantungan pada Batu Bara Dinilai Terlalu Tinggi
Rusli menyatakan arah kebijakan sudah sangat jelas sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, namun eksekusi kebijakan di lapangan belum menunjukkan kecepatan yang dibutuhkan.
"Kalau kita ingin transisi energi berjalan cepat, eksekusinya harus lebih agresif", ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa sekitar 66 persen pasokan listrik nasional masih ditopang oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap energi fosil.
Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan tuntutan global dan komitmen nasional dalam mempercepat pemanfaatan energi bersih.
Ia juga menyoroti besarnya potensi energi baru terbarukan (EBT) di berbagai wilayah Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Sebagai contoh, ia menyebut Provinsi Gorontalo memiliki potensi panas bumi dan energi angin yang besar namun belum tergarap secara maksimal.
Percepat Eksekusi Proyek EBT dan Permudah Perizinan
Rusli menekankan pentingnya menjadikan panas bumi sebagai sumber energi bersih utama karena mampu beroperasi stabil selama 24 jam dan bisa menggantikan peran batu bara sebagai baseload.
"Panas bumi bisa menjadi tulang punggung pembangkit baseload yang bersih. Tapi kita harus menemukan formula keekonomian yang tepat supaya proyeknya feasible dan tidak membebani masyarakat", ia mengungkapkan.
Ia menyebut potensi energi terbarukan juga tersedia di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, yang perlu segera diintegrasikan untuk mengejar target bauran energi dalam RUPTL 2029–2034.
Rusli meminta Kementerian ESDM dan PLN melakukan pemetaan ulang terhadap proyek-proyek EBT secara progresif.
Selain itu, ia mendesak percepatan dalam proses perizinan, studi kelayakan, hingga tahap konstruksi.
Ia menegaskan bahwa target transisi energi tidak boleh hanya menjadi rencana di atas kertas.
"Jangan biarkan potensi besar di daerah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus menggerakkan ini dengan lebih serius", tegasnya.
Ia berharap percepatan transisi energi akan memperkuat ketahanan energi nasional serta membuka peluang investasi.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa percepatan tersebut akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat daerah yang memiliki potensi energi bersih.
- Penulis :
- Shila Glorya
