Menko PM Tegaskan Pemberdayaan Jadi Kunci Hapus Kemiskinan Ekstrem, Bansos Hanya untuk yang Tak Mampu

Pantau - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan strategi pemberdayaan sebagai pendekatan utama dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Paradigma Baru: Dari Bansos ke Pemberdayaan

Dalam pidato kunci pada Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan yang digelar di Jakarta, Kamis, 20 November 2025, Menko Muhaimin menyampaikan bahwa pendekatan pemerintah terhadap kemiskinan kini telah berubah secara fundamental.

“Pendekatan kita terhadap kemiskinan juga telah berubah dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan. Negara hadir secara langsung mendorong peningkatan kapabilitas kemandirian dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menyebut bahwa perubahan ini merupakan langkah untuk mengatasi kemacetan struktural, yakni kondisi ketimpangan ekonomi di mana kekayaan hanya dinikmati oleh kelompok atas.

“Saya menegaskan hanya dengan pemberdayaan kita dapat mengurai kemacetan struktural untuk memajukan kesejahteraan umum,” tegasnya.

Bansos Tetap Ada, Tapi Lebih Ketat dan Tepat Sasaran

Muhaimin menjelaskan bahwa pemberdayaan bukan berarti menghapus bantuan sosial, tetapi lebih mengarahkan agar bansos benar-benar hanya diterima oleh kelompok rentan yang tidak mungkin bertahan tanpa bantuan negara.

“Pemerintah mengambil langkah-langkah bantuan sosial akan difokuskan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu saja, untuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tidak mungkin bertahan tanpa bantuan negara,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat yang masih tergolong produktif akan diarahkan ke jalur pemberdayaan melalui akses pelatihan keterampilan, peluang usaha, dan penciptaan lapangan kerja.

“Mereka yang masih produktif akan kita dorong untuk bangkit melalui akses lapangan kerja, peluang usaha, pelatihan, dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan yang memberikan mereka untuk produktif bagi masa depan,” jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan agenda pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas kebijakan ekonomi nasional.