Komisi VIII DPR Apresiasi Kesiapsiagaan Bekasi Hadapi Banjir, Dorong Perbaikan Infrastruktur dan UU Kebencanaan

Pantau - Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi bencana banjir yang kerap terjadi seiring perubahan musim yang semakin ekstrem.

Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Pemkot Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Bekasi Dinilai Siap, Masyarakat Mulai Terlibat Aktif

Dalam dialog antara Komisi VIII dan jajaran pemerintah Kota Bekasi, termasuk wali kota dan kepala BPBD, terungkap bahwa berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah dilakukan hingga ke tingkat kelurahan.

" Ada semacam kesiapsiagaan masyarakat sendiri yang sudah mulai terbentuk," ujar Marwan.

Menurutnya, kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam menghadapi risiko bencana yang meningkat akibat kondisi iklim yang tidak menentu.

Namun demikian, Komisi VIII menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu lebih aktif dan responsif dalam mendukung daerah-daerah yang rawan bencana.

" Koordinasi antara BNPB dan BPBD di daerah harus berjalan lebih efisien. Usulan Inisiatif Revisi Undang-Undang Kebencanaan perlu segera diusulkan," tegas politisi Fraksi PKB itu.

Infrastruktur Masih Jadi Kendala, Perlu Dukungan Pusat

Komisi VIII juga menyoroti persoalan infrastruktur yang masih menjadi hambatan utama dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi.

" Kami melihat bahwa infrastruktur yang dibutuhkan untuk pencegahan bencana masih memerlukan dukungan lebih dari pemerintah dan lembaga terkait," jelas Marwan.

Ia menambahkan bahwa konstruksi tanah yang terus berubah turut memperburuk situasi banjir, sehingga upaya mitigasi tak bisa hanya mengandalkan pembangunan tanggul semata.

" Bangunan tanggul tinggi tak menjamin keamanan. Oleh karena itu, upaya perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan," lanjutnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Komisi VIII berharap Kota Bekasi dapat lebih siap menghadapi ancaman banjir di masa depan.