Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Panglima TNI Dukung Program Strategis Prabowo, Penegakan Hukum Tambang Ilegal Diperkuat

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Panglima TNI Dukung Program Strategis Prabowo, Penegakan Hukum Tambang Ilegal Diperkuat
Foto: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat ditemui awak media di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 24/11/2025 (sumber: Puspen Mabes TNI)

Pantau - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia siap mendukung penuh program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Hal tersebut diungkapkan Agus saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai isi pertemuan antara dirinya, Presiden Prabowo, dan sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11).

"TNI kan membantu beberapa kegiatan yang menjadi kebijakan bapak presiden seperti MBG, kemudian juga Koperasi Merah Putih dan lain lain dan TNI siap mendukung dan sudah kita laksanakan," ungkapnya.

Agus tidak memberikan penjelasan rinci mengenai topik-topik lain yang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa TNI akan melaksanakan seluruh perintah Presiden, baik yang terkait dengan pertahanan negara maupun dalam aspek kedaulatan ekonomi.

Penegakan Hukum Tambang Ilegal Jadi Fokus

Dalam pertemuan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga hadir dan menyampaikan bahwa dirinya menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal.

"Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan," ia mengungkapkan.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya @sjafrie.sjamsoeddin, Sjafrie menjelaskan bahwa Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945.

Amanat tersebut berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Sjafrie menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan arahan Presiden, Kementerian Pertahanan bersama kementerian terkait akan bertindak tegas terhadap tambang ilegal.

Ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap aktivitas tambang ilegal akan berjalan adil dan menyeluruh, mulai dari penangkapan hingga proses pengadilan.

"Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional," tegasnya.

Menurut Sjafrie, dengan tindakan yang tegas dan terukur, penegakan hukum bisa berlangsung konsisten dan berkelanjutan.

Langkah ini bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara legal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penulis :
Leon Weldrick
Editor :
Tria Dianti