Pemerintah Tambah Kuota LPG 3 Kg hingga 8,5 Juta Ton Jelang Natal dan Tahun Baru

Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menambah volume LPG bersubsidi 3 kilogram untuk mengamankan pasokan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria.

Bahlil menyebut bahwa rapat tersebut secara khusus membahas kesiapan pasokan energi, khususnya LPG 3 kilogram, menjelang akhir tahun.

"Kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya dan Kepala BUMN Pak Doni Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena harus kita pastikan semuanya harus clear," ungkapnya.

Penambahan Kuota Jadi 8,5 Juta Ton

Dalam hasil rapat tersebut, pemerintah menyepakati adanya kenaikan kuota LPG bersubsidi dari sebelumnya 8,2 juta metrik ton menjadi antara 8,4 hingga 8,5 juta metrik ton.

"Di situ, di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 (juta metrik ton) menjadi 8,4 atau 8,5. Angkanya saya lupa dan itu sudah disetujui," jelas Bahlil.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian ESDM pada Selasa, 25 November 2025.

Proyeksi Kebutuhan Capai 8,5 Juta Ton

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas kecukupan pasokan LPG hingga akhir tahun.

"Bahas kesiapan LPG untuk Nataru nanti sampai akhir 2025, plus prognosa LPG 3 kg masuk sampai akhir tahun ini," ujarnya.

Dwi mengungkapkan bahwa kuota resmi LPG 3 kg untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 8,17 juta metrik ton, sedikit lebih rendah dari realisasi tahun 2024.

Namun, berdasarkan proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun, diperkirakan mencapai 8,5 juta metrik ton.

"Ada penambahan (kuota) kan over 0,37 juta (metrik ton) atau sekitar 370 ribuan lah," ungkapnya.

Meski terdapat koreksi kuota, pemerintah memastikan bahwa tidak ada penambahan subsidi karena harga LPG masih berada di bawah acuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).