Pantau - Kementerian Sosial menyesuaikan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) triwulan IV tahun 2025 serta bansos reguler di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat kondisi tanggap darurat bencana seperti banjir, longsor, dan terputusnya akses transportasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, "Tentu menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah bencana, penyaluran dilakukan dengan cara-cara yang memungkinkan."
Distribusi Bansos Disesuaikan Kondisi Lapangan
Penyesuaian mekanisme dilakukan agar keluarga penerima manfaat (KPM) tetap dapat menerima bantuan meskipun kondisi wilayah tidak normal.
PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur akan menentukan metode distribusi yang memungkinkan menjangkau para penerima.
Bantuan dapat disalurkan langsung ke lokasi pengungsian bila diperlukan untuk menjangkau warga terdampak secara cepat dan efisien.
Kementerian Sosial juga menginstruksikan seluruh unsur pilar sosial seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan relawan sosial untuk melakukan koordinasi intensif dengan PT Pos.
Mereka diminta untuk mendampingi kelompok rentan, termasuk warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok lainnya agar distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran.
Saifullah Yusuf menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pola penyaluran karena situasi bencana dapat berubah dengan cepat dan membutuhkan penyesuaian teknis langsung oleh petugas di lapangan.
"Namun sekali lagi, semuanya sangat bergantung pada situasi dan kondisi," tegasnya.
Target Penyaluran Bansos Capai Lebih dari 35 Juta KPM
Kementerian Sosial mendapatkan penugasan untuk menyalurkan sejumlah bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), dan BLTS triwulan IV tahun 2025.
Total kuota penerima manfaat mencapai 35.046.783 KPM, yang terdiri dari 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Besaran dana bantuan yang diterima berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta per keluarga.
Penyaluran dilakukan dalam tiga tahap, dimulai dari 15,7 juta KPM pada Oktober, dilanjutkan dengan 11,6 juta KPM pada November.
Tahap ketiga dijadwalkan untuk lebih dari delapan juta KPM sekitar Desember 2025, yang merupakan bagian dari 18,7 juta KPM baru dan telah diverifikasi sebagai keluarga desil 1–4 menurut DTSEN dari Badan Pusat Statistik.
Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran bansos dan BLTS selesai sebelum akhir tahun 2025 sebagai langkah konkret menjaga daya beli masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
