Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan penambahan 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) pada triwulan IV tahun 2025, usai melalui proses verifikasi lapangan.
Penyaluran Bansos dan BLTS Diperluas
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan informasi tersebut saat meninjau langsung penyaluran BLTS di Kantor Pos Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Jumat.
Ia mengungkapkan bahwa tambahan data KPM tersebut berasal dari usulan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Khusus Provinsi Jawa Barat, total terdapat 1,2 juta penerima manfaat baru," ungkapnya.
Pada tahap kedua penyaluran periode November, sekitar 12 juta KPM telah menerima BLTS, dengan 11 juta di antaranya disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
"Secara nasional, realisasi penyaluran via Kantor Pos itu telah mencapai 58 persen hingga hari ini," ia mengungkapkan.
Penyaluran dilakukan oleh mitra resmi Kemensos, yaitu PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Target keseluruhan penyaluran bansos dan BLTS pada triwulan IV 2025 mencapai 35,04 juta KPM.
Tahapan Penyaluran dan Dukungan Data BPS
Pada tahap pertama di bulan Oktober 2025, bantuan telah disalurkan kepada 15,7 juta KPM.
Tahap kedua berlangsung selama bulan November dan ditargetkan selesai pada akhir bulan dengan sasaran 12 juta KPM.
Sisa sekitar delapan juta KPM akan menerima bantuan pada tahap ketiga di bulan Desember 2025.
Para penerima manfaat merupakan keluarga desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS.
Nilai bantuan yang diberikan berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta per KPM.
Bantuan ini merupakan bagian dari bansos reguler, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako (BPNT), dan BLTS.
Distribusi bantuan bagi KPM terdampak bencana akan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Distribusi tersebut akan melibatkan kerja sama antara PT Pos Indonesia, pendamping PKH, dan Dinas Sosial setempat.
Beberapa daerah yang akan menjadi fokus distribusi adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Pembaruan data dan penyaluran bantuan akan terus dipantau per hari untuk memastikan tidak ada penerima manfaat yang tertinggal," jelas Saifullah Yusuf.
Penyaluran ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun.
- Penulis :
- Shila Glorya
