Pantau - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mencatat kerugian lebih dari Rp268,5 miliar akibat bencana alam yang terjadi dalam sepekan terakhir, meliputi banjir, longsor, dan pohon tumbang yang tersebar di sejumlah wilayah.
Kerusakan parah melanda infrastruktur, sektor pertanian, permukiman, dan fasilitas publik, serta memaksa ribuan warga mengungsi.
Jembatan Koto Buruak Ambruk, Akses Warga Terputus
Salah satu kerusakan paling signifikan terjadi pada Jembatan Koto Buruak di Kecamatan Lubuak Aluang yang ambruk pada Kamis, 27 November 2025 sekitar pukul 09.00 WIB akibat tingginya debit air sungai.
Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, menyebut bahwa kerugian dari ambruknya jembatan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 miliar.
"Jembatan Koto Buruak baru saja putus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika jembatan ini putus ada seorang ibu yang mengendarai sepeda motor bersama anaknya jatuh bersama jembatan," ungkap Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis.
Jembatan sepanjang 185 meter itu merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan masyarakat ke pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
Dampak Bencana Meluas: Ribuan Warga Terdampak dan Infrastruktur Rusak Berat
Cuaca ekstrem menyebabkan banjir dan longsor di berbagai titik, merusak:
- Banyak jembatan (ambruk dan rusak)
- Jalan yang amblas
- Akses transportasi yang terputus
- Irigasi rusak
- 341 hektare sawah dan 106 hektare lahan jagung rusak
- Puluhan rumah warga rusak, bahkan ada yang hanyut
- Fasilitas pendidikan dan sarana publik lainnya terdampak
- Tercatat 10.575 warga terdampak, dan ribuan orang harus mengungsi.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, Pemkab telah mendirikan sejumlah dapur umum di lokasi terdampak.
Sungai Belum Dinormalisasi, Pemkab Minta Bantuan Pusat
Rudy menegaskan bahwa parahnya dampak banjir tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tapi juga karena sungai-sungai bermuara di Padang Pariaman belum dinormalisasi, padahal berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Pemkab bersama masyarakat dan sejumlah pihak telah melakukan gotong royong membersihkan aliran sungai, namun hasilnya dinilai belum optimal.
Karena keterbatasan anggaran dan kewenangan, Pemkab Padang Pariaman kini meminta dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh.
- Penulis :
- Aditya Yohan
