Pantau - Pemecatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menuai kritik internal karena dinilai dilakukan sebelum proses audit keuangan organisasi selesai.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Najib Azca, mempertanyakan dasar pengambilan keputusan yang dianggap tergesa-gesa dan tidak sesuai prinsip organisasi.
"Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia? Prinsip organisasi yang tertib harus dijunjung tinggi," ungkapnya.
Audit Belum Final, Prosedur Dinilai Dilanggar
Pemecatan Gus Yahya sebelumnya disebut berdasarkan dugaan pelanggaran tata kelola keuangan yang dibahas dalam Rapat Harian Syuriyah.
Dugaan tersebut dinilai melanggar hukum syara’, peraturan perundang-undangan, Pasal 97–99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU.
Pelanggaran ini disebut berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
Namun, tim audit internal PBNU menegaskan bahwa belum ada hasil final yang dapat disimpulkan atau dijadikan dasar keputusan, karena proses audit masih berlangsung dan belum terverifikasi secara penuh.
Najib juga menyoroti kejanggalan prosedural, di mana tim pencari fakta justru baru dibentuk setelah pemecatan dilakukan.
"Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan dulu. Fakta dikumpulkan, dibahas di forum yang sah, baru keputusan diambil. Membalik urutan justru memecah belah," tegasnya.
PWNU Serukan Islah dan Penundaan Hingga Muktamar
Menanggapi situasi yang memanas, sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai daerah menyerukan pentingnya mengutamakan islah (rekonsiliasi) dan tabayyun (klarifikasi) antar pengurus.
PWNU meminta agar proses penyelesaian dilakukan melalui cara damai dan musyawarah, sesuai dengan tradisi organisasi NU.
Beberapa PWNU juga mendesak agar kepengurusan PBNU yang ada saat ini dilanjutkan hingga Muktamar 2026, sembari menyelesaikan persoalan internal secara bijaksana.
Seruan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik di tubuh pimpinan pusat dapat memperlemah posisi organisasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap NU menjelang agenda penting organisasi ke depan.
- Penulis :
- Gerry Eka
