Garuda Indonesia Percepat Distribusi Lebih dari 20 Ton Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Pantau - Garuda Indonesia Group mempercepat penyaluran lebih dari 20 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Percepatan Distribusi Bantuan

Garuda Indonesia Group mengoordinasikan percepatan penyaluran bantuan bersama BUMN, Danantara, serta seluruh lini operasional internal maskapai.

Citilink menjadi entitas pertama yang mengirimkan bantuan pada 1 Desember dengan total 9,4 ton logistik menuju Lhokseumawe, Aceh.

Pengiriman berikutnya dilakukan oleh Garuda Indonesia melalui penerbangan ke Kualanamu, Padang, dan Banda Aceh, dimulai dengan penerbangan GA-190 rute Jakarta–Kualanamu pada pukul 16.35 WIB.

Aero Jasa Cargo memastikan kesiapan rantai logistik kargo sehingga proses pengiriman dapat berlangsung lancar.

Secara kumulatif hingga 1 Desember 2025, Garuda Indonesia Group telah menyalurkan total 20,66 ton bantuan kemanusiaan dari BUMN ke berbagai titik terdampak.

Pernyataan Resmi dan Koordinasi Lanjutan

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menyampaikan belasungkawa serta komitmen percepatan distribusi bantuan sebagai bagian dari mandat nasional maskapai.

"Atas nama Garuda Indonesia Group, kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Bersama Danantara, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan terkait, kami memfokuskan seluruh sumber daya agar layanan udara dapat menjadi jalur distribusi bantuan yang cepat, aman, dan dapat diandalkan", ungkapnya.

Glenny menambahkan, "Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, kami memiliki tanggung jawab strategis dalam pilar transportasi udara untuk mendukung percepatan penanggulangan bencana. Dengan standar keselamatan dan keamanan yang optimal, kami memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan".

Garuda Indonesia Group memastikan akan terus memantau kondisi di lapangan serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar misi kemanusiaan berjalan tepat waktu, aman, dan responsif.