Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat bagi para pengungsi yang terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kekurangan Obat dan Mendesaknya Penanganan Kesehatan
"Kami menerima laporan bahwa posko kekurangan obat diare, antibiotik, obat ISPA, vitamin, serta alat medis dasar seperti perban, masker, dan alat pemeriksaan. Ini harus segera dipenuhi", ungkapnya.
Arzeti menegaskan bahwa penanganan kesehatan pasca-bencana tidak boleh ditunda karena menyangkut nyawa manusia.
"Diperlukan koordinasi cepat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan setempat. Kesehatan para pengungsi harus menjadi prioritas", ia menegaskan.
Arzeti meminta Kementerian Kesehatan mempercepat pengiriman tenaga kesehatan tambahan dan peralatan medis ke lokasi pengungsian akibat memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi.
"Kondisi di lapangan cukup memprihatinkan. Banyak pengungsi mulai sakit dan membutuhkan penanganan medis segera. Kami mengapresiasi langkah cepat Kemenkes yang sudah bergerak di lokasi bencana di Sumatera Barat dan segera menuju Aceh. Kami mendorong agar tim nakes ke wilayah terdampak lainnya diperkuat", ujarnya.
Menurut Arzeti, penyakit mulai muncul di lokasi pengungsian akibat lingkungan tidak higienis, keterbatasan air bersih, dan padatnya tempat tinggal sementara, seperti ISPA, diare, penyakit kulit, demam, dan flu.
Kondisi kesehatan tersebut dinilai berbahaya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Langkah Kemenkes dan Penguatan Layanan Medis
Arzeti menjelaskan bahwa tenaga kesehatan tidak mencukupi untuk menangani lonjakan pasien, sementara fasilitas kesehatan dan akses menuju lokasi masih terbatas sehingga penguatan layanan medis mendesak dilakukan.
Kementerian Kesehatan sebelumnya telah menambah dukungan layanan dan logistik kesehatan untuk wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Agus Jamaludin menyampaikan bahwa rapid health assessment telah dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan risiko dan kebutuhan mendesak.
Seluruh puskesmas dan rumah sakit disiagakan, termasuk layanan berjalan (mobile) dan pos kesehatan di pengungsian.
"Kami memperkuat layanan dasar, skrining, penanganan penyakit infeksi, dan pemantauan kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia", ungkapnya.
Kemenkes berkoordinasi erat dengan dinas kesehatan daerah untuk memastikan kebutuhan kesehatan warga terpenuhi tanpa jeda.
- Penulis :
- Aditya Yohan
