Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan guna meningkatkan kapasitas perekrutan dan pengawasan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang responsif gender dan inklusif.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui lokakarya yang berlangsung di Kupang, NTT, pada Selasa, 9 Desember 2025.
"Kolaborasi ini dilakukan melalui lokakarya yang bertujuan memperkuat praktik perekrutan yang adil serta membangun sistem pengawasan yang responsif gender dan inklusif untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT," ungkap perwakilan KP2MI.
NTT Jadi Fokus karena Tingginya Kasus PMI Bermasalah
Berdasarkan data demografi migrasi kerja, NTT merupakan daerah asal pekerja migran terbesar ke-9 di Indonesia.
Namun, NTT juga tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus pekerja migran bermasalah tertinggi di luar negeri.
"Karena itu, lokakarya tersebut penting untuk mendorong layanan dengan perspektif hak asasi manusia, responsif gender, serta memperkuat praktik perekrutan dan sistem pengawasan terpadu," jelas narasumber dari KP2MI.
Lokakarya ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT, International Labour Organization (ILO), Jaringan Buruh Migran (JBM), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Kemitraan strategis ini mendorong pembangunan sistem pengawasan terpadu hingga tingkat desa melalui partisipasi aktif masyarakat," ujar perwakilan Apindo.
Dorongan Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif
Sekretaris Nasional JBM, Savitri Wisnuwardhani, menyampaikan pentingnya membangun pemahaman tentang perekrutan yang adil dan pengawasan responsif gender berdasarkan data lapangan dan partisipasi aktif dari para pekerja migran.
"Pemahaman ini penting diterapkan oleh penyedia layanan pemerintah maupun swasta untuk memastikan pelindungan yang lebih kuat bagi PMI," ia mengungkapkan.
Savitri juga menekankan bahwa setiap provinsi asal PMI perlu memiliki regulasi dan sistem pengawasan yang efektif.
Tujuan regulasi dan sistem tersebut adalah untuk mencegah praktik jeratan utang, pungutan biaya, manipulasi informasi lowongan kerja, serta layanan migrasi yang tidak sesuai standar.
Ia juga berharap hasil lokakarya dapat memperkuat rekomendasi bagi revisi UU PPMI.
"Savitri berharap hasil lokakarya dapat memperkuat rekomendasi bagi revisi UU PPMI, terutama dalam masa transisi kelembagaan yang memerlukan harmonisasi peran, regulasi, koordinasi, serta peningkatan mekanisme pengawasan di tingkat pusat dan daerah," ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari NTT.
- Penulis :
- Arian Mesa
