Pantau - Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa partainya akan bersikap independen dan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, menyikapi usulan pembentukan koalisi permanen.
Sikap tersebut ditegaskan Guntur saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta pada Selasa, 9 Desember 2025.
"Kami lebih ke sikap bahwa kami tetap menegaskan di luar pemerintahan," ungkapnya.
Menurut Guntur, keputusan PDIP ini merupakan bagian dari komitmen internal partai untuk tetap menjadi kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan yang akan datang.
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak mempermasalahkan bentuk koalisi apapun yang dibentuk oleh partai lain.
"Mau bentuk koalisi permanen atau apapun namanya. Itu di luar komentar kami, kami lebih ke sikap sebagai politik penyeimbang," ujarnya.
PDIP Ingatkan Bahaya Kekuasaan Absolut
Guntur juga menyampaikan peringatan agar usulan koalisi permanen tidak mengarah pada pembentukan kekuasaan absolut yang berpotensi merusak sistem demokrasi.
"Cuma kami mau mengingatkan, jangan sampai koalisi yang disebut dengan permanen itu malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut dan jangan lupa, suatu kekuasaan absolut itu bisa juga merusak," tegasnya.
Usulan pembentukan koalisi permanen sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Usulan itu diumumkan dalam perayaan puncak HUT ke-61 Partai Golkar yang bertema "Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju" di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Bahlil menyampaikan bahwa koalisi permanen bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah konflik kepentingan antarpartai.
"Jadi, jangan koalisi itu saat senang, partai datang. Saat menderita, partai pergi. Kalau kata Sekjen saya, on-off, on-off. Jadi, kita harus gentle, jangan diartikan politik itu harus nuntut terus, tidak bisa," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
