Pantau - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sekitar Rp895 miliar pada tahun 2026 guna mengejar target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100 persen.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Ichwansyah Gani, menyatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Bogor dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk.
"Pemkab Bogor berkomitmen mengejar UHC 100 persen. Pada 2026, kebutuhan anggaran JKN diperkirakan mencapai sekitar Rp895 miliar," ungkapnya.
Alokasi Anggaran dan Tantangan Cakupan
Pada tahun anggaran 2025, alokasi dana untuk pembiayaan iuran JKN baru mencapai sekitar Rp500 miliar.
Anggaran tersebut terutama digunakan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Data BPJS Kesehatan per 1 November 2025 menunjukkan bahwa cakupan UHC Kabupaten Bogor telah mencapai 97,96 persen dari total penduduk sebanyak 5.875.830 jiwa.
Namun, masih terdapat 120.041 penduduk atau sekitar 2,04 persen yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Selain persoalan cakupan, tingkat keaktifan peserta juga menjadi tantangan.
BPJS Kesehatan mencatat bahwa hanya 80,23 persen peserta JKN yang aktif di Kabupaten Bogor.
Sebanyak 1.101.718 peserta terdata sebagai nonaktif, yang dapat memengaruhi efektivitas program jaminan kesehatan.
Ichwansyah menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tidak hanya penting untuk memperluas cakupan, tetapi juga menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
"UHC itu bukan hanya soal terdaftar, tetapi juga aktif. Menjaga keaktifan ini membutuhkan dukungan fiskal yang besar dari pemerintah daerah," ia mengungkapkan.
Strategi dan Upaya Tepat Sasaran
Tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai iuran JKN selama 12 bulan penuh.
Namun, langkah Pemkab Bogor dinilai progresif karena berhasil meningkatkan alokasi secara signifikan dibandingkan banyak daerah lainnya.
BPJS Kesehatan menyatakan akan terus menjalin koordinasi dengan Pemkab Bogor untuk memastikan sasaran penerima manfaat lebih tepat, terutama bagi masyarakat tidak mampu.
Penggunaan anggaran besar tersebut diharapkan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, masyarakat mampu tetap didorong untuk membayar iuran secara mandiri guna menjaga keseimbangan pembiayaan JKN.
Pemkab Bogor menargetkan bahwa peningkatan anggaran pada 2026 akan memperkuat sistem jaminan kesehatan masyarakat.
Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif di wilayah Bogor.
- Penulis :
- Shila Glorya
