Pantau - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa pemberhentiannya dari jabatan hanya dapat dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB), bukan melalui forum rapat pleno.
Pernyataan tegas ini disampaikan Gus Yahya melalui pernyataan sikap resmi tertanggal 13 Desember 2025, yang ditandatanganinya langsung selaku Ketua Umum PBNU.
"Seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal," ungkapnya dalam pernyataan tersebut.
Sikap ini merupakan tanggapan terhadap keputusan Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang menyatakan bahwa pemberhentiannya sudah final serta menunjuk pejabat pengganti.
Penegasan Mandat Muktamar dan Legalitas Kepengurusan
Dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025, Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya bersama Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar adalah pemegang mandat sah hasil Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021, dengan masa jabatan lima tahun hingga muktamar berikutnya.
Ia juga menyoroti keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang menjadi dasar pleno pemberhentiannya, dengan menyebut bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.
"Keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah sesuai KemenkumHAM," ia mengungkapkan.
Seruan Islah dan Imbauan untuk Menjaga Persatuan
Meski menegaskan legalitas kepemimpinannya, Gus Yahya menyatakan tetap membuka pintu islah demi menjaga martabat dan keutuhan organisasi Nahdlatul Ulama.
Sikap ini menurutnya sejalan dengan nasihat para kiai sepuh NU yang disampaikan dalam pertemuan di Pondok Pesantren Ploso, Kediri dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
Ia juga mengimbau seluruh jajaran pengurus NU dari tingkat wilayah hingga anak ranting, serta warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan mempererat silaturahmi.
- Penulis :
- Arian Mesa
