Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengurangan angka kemiskinan sebesar 69,51 ribu hingga 167,27 ribu jiwa pada tahun 2030 dengan memanfaatkan kapasitas fiskal daerah yang dinilai memadai.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Alokasi APBD dinilai memadai untuk mendukung pencapaian target tersebut,” ujar Rano.
SiLPA Capai Rp7 Triliun, Diminta Dimanfaatkan untuk Program Pengentasan
Rano mendorong perencanaan program yang terukur, terarah, dan pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran dan terkoordinasi.
“Jangan ragu melakukan tender di tahun ini,” tegasnya, menyarankan percepatan eksekusi anggaran.
Ia mencatat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta tahun ini bisa mencapai Rp7 triliun dan menyebut sebagian dana tersebut dapat dialokasikan untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan.
Per Maret 2025, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024.
Angka ini masih cukup jauh dari target penurunan kemiskinan menjadi 1,82 hingga 2,91 persen pada 2030.
Tiga Prinsip Penanggulangan dan Pentingnya Konvergensi Program
Rano Karno menekankan pentingnya tiga prinsip dalam strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu:
- Akurasi data
- Ketepatan intervensi sesuai akar permasalahan
- Ketepatan waktu penyaluran manfaat
Ia juga menegaskan bahwa upaya tidak hanya fokus menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.
Wakil Sekretaris TKPK DKI Jakarta, Dwi Oktavia Handayani, menambahkan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan prinsip konvergensi dan komplementaritas program.
“Peran dari Kementerian/Lembaga serta Mitra Pembangunan yang berada di luar pemerintah juga sangat penting untuk mewujudkan konvergensi dan komplementaritas program tersebut,” ujar Dwi, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.
Konvergensi dan sinergi antarprogram dinilai penting untuk memastikan penduduk miskin bisa tergraduasi menuju kesejahteraan, serta mencegah warga rentan kembali jatuh miskin.
- Penulis :
- Aditya Yohan
