Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Asta Cita Mulai Diimplementasikan, Pemerintah Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Nasional 2025–2029

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Asta Cita Mulai Diimplementasikan, Pemerintah Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Nasional 2025–2029
Foto: (Sumber: Ilustrasi. Siswa mengantre untuk mendapatkan menu makan bergizi gratis perdana di SD Santo Michael Bilogae, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1/2025). ANTARA FOTO/Martinus Eguay/app/tom.)

Pantau - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi memulai implementasi delapan misi besar Asta Cita pada tahun 2025 sebagai arah pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Delapan Misi Asta Cita Jadi Fondasi Transformasi Negara

Pemerintah menegaskan bahwa Asta Cita bukan sekadar daftar program, melainkan peta jalan transformasi nasional yang menyeluruh.

Delapan misi Asta Cita mencakup:

Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Konsolidasi pertahanan dan keamanan nasional

Kemandirian pangan, energi, dan air

Penciptaan lapangan kerja berkualitas

Penguatan sumber daya manusia

Hilirisasi dan industrialisasi

Pembangunan dari desa

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang bersih dan efektif

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menjadi dasar hukum pelembagaan Asta Cita.

Langkah-langkah awal kebijakan strategis 2025 menunjukkan upaya sistematis untuk menerjemahkan visi ini ke dalam kerja konkret negara.

Stabilitas Ekonomi dan Kemajuan Sosial Jadi Capaian Awal

Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang stabil di tengah transisi pemerintahan.

Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,04 persen, sedangkan inflasi November berada di level 2,7 persen.

Stabilitas makro ini menjadi syarat penting bagi keberlanjutan pelaksanaan Asta Cita.

Di sisi sosial, tingkat kemiskinan Maret 2025 berada pada angka 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang, sementara tingkat pengangguran Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai lebih dari 146 juta orang.

Makan Bergizi Gratis Jadi Program Prioritas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan paling nyata untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp52,9 triliun dari total Rp71 triliun, dengan penerima manfaat mencapai sekitar 50 juta orang.

Program ini menjadi intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Untuk memperkuat kelembagaannya, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024.

Pendekatan kebijakan gizi kini diubah dari sektoral menjadi terintegrasi dan menjadi fondasi penguatan sumber daya manusia.

Kemandirian Pangan dan Pembangunan Desa Dipercepat

Produksi padi nasional meningkat, dan cadangan beras pemerintah per Mei 2025 telah mencapai lebih dari 3,7 juta ton.

Kemandirian pangan diletakkan sebagai bagian dari kedaulatan nasional, bukan sekadar urusan komoditas ekonomi.

Sementara itu, pembangunan desa diperkuat melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

Per Juli 2025, lebih dari 80 ribu koperasi telah terbentuk di seluruh Indonesia.

Koperasi kembali ditegaskan sebagai sokoguru ekonomi nasional dan alat pemutus rantai distribusi yang merugikan desa.

Hilirisasi dan Investasi Jadi Prioritas Ekonomi

Transformasi ekonomi dilakukan melalui hilirisasi dan peningkatan investasi.

Pada triwulan III 2025, realisasi investasi mencapai Rp491 triliun, dengan 30 persen di antaranya masuk sektor hilirisasi.

Berbagai proyek strategis di bidang energi dan manufaktur telah diresmikan dengan nilai investasi puluhan triliun rupiah.

Hilirisasi dimaknai sebagai strategi penguatan industri nasional, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pengurangan ekspor bahan mentah.

Diplomasi Ekonomi dan Peran Global Diperluas

Pemerintah aktif memperkuat kerja sama global.

Pada Desember 2025, Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union, sebagai bagian dari strategi memperluas peran internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita yang menempatkan diplomasi ekonomi sebagai pilar penting dalam memperkuat kedaulatan bangsa.

Menuju Arah Baru Pembangunan Nasional

Pemerintah menegaskan bahwa capaian tahun 2025 mencerminkan keberhasilan awal dalam pelaksanaan visi Asta Cita.

Fokus utama terlihat dalam:

Stabilitas ekonomi makro

Reformasi kebijakan pangan dan gizi

Penguatan pembangunan desa

Dorongan hilirisasi dan investasi

Namun, pemerintah juga mencatat bahwa tantangan ke depan terletak pada:

Konsolidasi kualitas pelaksanaan

Penguatan tata kelola

Konsistensi dan kesinambungan kebijakan

Dengan arah baru ini, Asta Cita diposisikan sebagai instrumen utama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat di tingkat nasional maupun global.

Penulis :
Gerry Eka