Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada penanganan berbagai isu strategis yang langsung berdampak pada masyarakat.
Fokus Utama: Sampah, Banjir, Stunting, Kemiskinan, dan Kemacetan
"APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan," ujar Pramono dalam pernyataannya.
Fokus tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 yang telah diundangkan pada 23 Desember 2025, serta diperkuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Kedua regulasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program dan kebijakan Pemprov DKI sejak awal tahun anggaran.
Penurunan APBD DKI 2026 Akibat Transfer Pusat Menyusut
Total APBD DKI Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan daerah: Rp71,45 triliun
Penerimaan pembiayaan daerah: Rp9,87 triliun
Belanja daerah: Rp74,28 triliun
Pengeluaran pembiayaan daerah: Rp7,04 triliun
APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp91,86 triliun.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
TKD yang sebelumnya sebesar Rp26,14 triliun pada tahun 2025, turun drastis menjadi Rp11,16 triliun pada tahun 2026.
Komponen terbesar dari penurunan tersebut berasal dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang berkurang sebesar Rp14,79 triliun.
- Penulis :
- Gerry Eka
