Pantau - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepulauan Riau (Kepri) tengah mempersiapkan sebanyak 74 calon dapur baru untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Kepri.
Kepala Regional SPPG Kepri, Anindita Ayu, menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk mengejar sisa target penerima manfaat MBG pada tahun berjalan.
“Capaian Kepri saat ini sekitar 78 persen dari target penerima manfaat. Insyaa Allah di tahun ini akan kami kejar untuk sisanya,” ungkapnya saat dihubungi di Batam, Rabu.
Berdasarkan data dari SPPG, dari total target sebanyak 605.150 penerima manfaat program MBG di Kepri, telah tercapai 474.708 orang.
Sasaran penerima manfaat meliputi siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau yang disebut kelompok 3B, yang menjadi fokus utama penguatan gizi nasional.
Infrastruktur Dapur dan Fokus Wilayah 3T
Hingga awal Januari 2026, terdapat 172 dapur SPPG yang telah beroperasi penuh dari total potensi 305 dapur yang direncanakan tersebar di kabupaten dan kota se-Kepri.
“Yang 305 dapur itu merupakan potensi. Saat ini sudah ada 74 calon SPPG yang berada di tahap persiapan. Selain itu, ada juga dapur 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih dalam proses,” kata Anindita.
Untuk wilayah 3T, Anindita menjelaskan bahwa belum ada dapur yang beroperasi, namun proses perencanaan dan persiapan masih terus berlangsung.
Ia menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan dapur baru berdasarkan evaluasi kebutuhan yang terus dilakukan di lapangan.
Layanan Libur Nataru dan Rencana 2026
Terkait penyaluran makanan bergizi selama masa libur Natal dan tahun baru, seluruh dapur SPPG di Kepri untuk sementara menghentikan layanan hingga 7 Januari 2026.
“Sesuai surat edaran dari pemerintah pusat. Penyaluran dijadwalkan kembali normal mulai 8 Januari yakni esok,” kata dia.
Sementara itu, untuk kebijakan operasional tahun 2026 seperti insentif kader posyandu, gaji petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) MBG, serta teknis lainnya, SPPG Kepri masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu juknis 2026 sebagai acuan pelaksanaan ke depan,” tutup Anindita.
- Penulis :
- Aditya Yohan
