Pantau - Kementerian Sosial menetapkan tiga mandat utama dari Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas program kerja pada tahun 2026, yaitu pembenahan data, ketepatan sasaran bantuan sosial, dan perluasan partisipasi publik.
Pemutakhiran Data Jadi Fondasi Bantuan Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa mandat pertama yang diberikan Presiden adalah melakukan pemutakhiran terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN disebut sebagai fondasi utama seluruh kebijakan dan program perlindungan sosial pemerintah.
Akurasi DTSEN sangat penting dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk program bantuan menuju graduasi, bansos adaptif, dan program Sekolah Rakyat.
Sejak awal masa pemerintahan, Presiden meminta adanya konsolidasi data sosial ekonomi secara nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat mandat utama dalam proses pemutakhiran data tersebut.
Sementara itu, Kementerian Sosial berperan mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Bansos Lebih Tepat Sasaran dan Partisipasi Publik Diperluas
Mandat kedua adalah memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran melalui perbaikan data yang berkelanjutan.
Selama tahun ini, pemerintah telah mengalihkan lebih dari tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari bansos reguler kepada warga yang dinilai lebih layak menerima bantuan.
Selain itu, lebih dari 11 juta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional juga telah dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak berdasarkan hasil pembaruan data sosial ekonomi.
Mandat ketiga adalah memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan.
Kementerian Sosial membuka berbagai saluran untuk masyarakat mengusulkan maupun menyanggah data penerima bansos.
Saluran formal yang tersedia meliputi RT, RW, kelurahan, operator desa, dan dinas sosial setempat.
Proses tersebut juga didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG).
Selain jalur formal, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos untuk memberikan masukan secara langsung.
"Artinya data terus diperbarui, ya, tiga bulan sekali. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, Kemensos juga membuka layanan command center 24 jam di nomor 021-171 dan tengah menyiapkan layanan berbasis WhatsApp untuk memperluas jangkauan partisipasi publik," ungkap Saifullah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap koreksi data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan arahan Presiden agar pengelolaan data sosial dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Saifullah berharap pelaksanaan tiga mandat tersebut secara konsisten akan menghasilkan data sosial ekonomi yang semakin akurat.
Tujuan akhir dari program ini adalah agar seluruh bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
- Penulis :
- Arian Mesa
