Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Kalimantan.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa kunjungan ke IKN akan menjadi agenda terakhir Presiden Prabowo selama berada di Pulau Kalimantan.
Sebelumnya, pada Senin pagi, Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia dari Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Pada sore harinya, Prabowo juga dijadwalkan meresmikan kilang Pertamina yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Mohon doa restu, selanjutnya dari Balikpapan akan nengok ke IKN," ungkap Prasetyo Hadi.
Kunjungan Perdana Sebagai Presiden Ke-8 RI
Kunjungan ini merupakan yang pertama dilakukan Prabowo Subianto ke IKN setelah resmi menjabat sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia.
Kunjungan terakhirnya ke IKN sebelumnya terjadi pada 13 September 2024, ketika ia telah ditetapkan sebagai presiden terpilih namun masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Ke-7 Joko Widodo.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur.
Sidang tersebut menjadi Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang dipimpin Jokowi, dengan agenda arahan transisi pemerintahan dan laporan akhir dari para menteri koordinator.
Pembangunan IKN Dikebut, Gedung Legislatif dan Yudikatif Siap Dibangun
Di bawah kepemimpinan Prabowo, IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Dengan target tersebut, seluruh aktivitas pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diproyeksikan akan berlangsung di IKN dalam dua tahun ke depan.
Tahapan pembangunan gedung-gedung perkantoran saat ini telah berjalan.
Badan Otorita IKN telah menandatangani kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober hingga November 2025.
Kompleks legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare dan mencakup Gedung Sidang Paripurna, Serambi Musyawarah, Plaza Demokrasi, museum, serta gedung perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp8,5 triliun.
Sementara itu, kompleks yudikatif akan dibangun di atas lahan seluas 15 hektare dan mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, dengan total anggaran Rp3,1 triliun.
- Penulis :
- Arian Mesa
