Pantau - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat rintisan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12 Januari 2026), dengan penegasan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa program tersebut harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Program Bebas Suap, Fokus pada Keluarga Miskin
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa seluruh proses penerimaan peserta didik harus berjalan secara transparan dan sesuai dengan verifikasi data.
"Arahan Presiden cukup jelas, tidak boleh ada sogok-menyogok, tidak boleh ada suap-menyuap untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat. Inilah wujud nyata gagasan Presiden, negara hadir membela yang lemah," ungkapnya.
Saifullah menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dirinya sendiri.
"Jadi diingatkan ya, tidak ada ruang bagi intervensi kepentingan apa pun dalam penetapan peserta didik, termasuk titipan dari pihak mana pun. Sekolah Rakyat ini harus bersih. Menteri Sosial saja tidak bisa menitipkan siapa pun. Semua harus sesuai data dan fakta di lapangan," ia mengungkapkan.
Penerimaan siswa dilakukan dengan verifikasi dan validasi berlapis, melibatkan tim pendamping sosial Kemensos, dinas sosial daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta mendapat persetujuan kepala daerah.
Sekolah Rakyat, Wujud Nyata Negara Hadir
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang masuk dalam Desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang menggabungkan berbagai layanan pemerintah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa 60 persen orang tua dari 15.900 siswa Sekolah Rakyat rintisan bekerja sebagai buruh, buruh harian lepas, buruh tani, kuli bangunan, tukang ojek, pemulung, dan profesi informal lainnya.
Mayoritas dari mereka berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan dan memiliki tanggungan lebih dari empat orang.
Sebanyak 454 siswa diketahui belum pernah mengenyam pendidikan sebelumnya, sementara 298 lainnya pernah putus sekolah atau tidak lulus dan bahkan sudah bekerja di usia sangat muda.
Banyak dari anak-anak tersebut juga berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah dibangun sepanjang tahun 2025 dan kini telah siap menampung hampir 16 ribu siswa pada jenjang SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, dengan dukungan 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan.
Acara peresmian ditutup dengan penekanan sirene oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menko PM Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PU Dody Hanggodo, dan dua perwakilan siswa sebagai simbol dimulainya operasional Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
