Pantau - Januari 2026 menandai babak penting dalam sejarah pendidikan kedokteran Indonesia, menyusul mencuatnya kasus perundungan terhadap seorang residen di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang membuka mata publik terhadap persoalan sistemik dalam dunia pendidikan dokter spesialis.
Perundungan Jadi Alarm Bahaya, Bukan Kasus Kriminal Biasa
Kasus perundungan tersebut tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa, melainkan menjadi alarm tanda bahaya terhadap sistem pendidikan kedokteran yang selama ini memelihara budaya feodal dan standar ganda.
Langkah reaktif seperti menskors program studi dinilai belum menyentuh akar masalah utama.
Permasalahan utamanya bukan hanya perilaku individu, tetapi juga sistem tata kelola pendidikan dokter spesialis yang membiarkan ketimpangan perlakuan dan lemahnya perlindungan terhadap peserta pendidikan.
Saat ini, pendidikan dokter spesialis di Indonesia terbagi ke dalam dua sistem berbeda: Hospital Based dan University Based, yang menimbulkan ketimpangan besar di antara pesertanya.
Peserta Hospital Based di bawah Kementerian Kesehatan mendapat hak sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seperti gaji, bantuan biaya hidup, perlindungan hukum, dan jaminan status sebagai ASN.
Sementara itu, mayoritas residen di jalur University Based masih tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan diperlakukan sebagai mahasiswa meski bekerja lebih dari 80 jam seminggu di rumah sakit.
Jam kerja tersebut jauh melebihi standar organisasi ketenagakerjaan internasional seperti ILO, namun belum diiringi dengan pengakuan status hukum dan perlindungan yang setara.
Komitmen Kampus Gratis Presiden Prabowo Jadi Titik Awal Perubahan
Di tengah sorotan publik atas carut-marut sistem pendidikan kedokteran, harapan muncul dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Terpadu pada 12 Januari 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan komitmen pemerintah untuk membangun kampus kedokteran teknis yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.
"Saya akan bangga melihat itu. Sekali lagi, kita harus berani, siapa berani, dia menang", ujarnya dalam sambutan peresmian tersebut.
Pernyataan itu menjadi sinyal politik penting bahwa negara siap hadir secara nyata dalam pembiayaan pendidikan kedokteran, yang selama ini kerap dianggap sebagai tanggung jawab individu.
Namun, komitmen tersebut tidak cukup jika hanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik kampus baru.
Langkah ini harus menjadi pintu masuk menuju reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan dokter spesialis, termasuk penyeragaman perlakuan terhadap seluruh residen tanpa memandang jalur institusionalnya.
Fasilitas dalam sistem Hospital Based dan rencana kampus gratis tidak boleh menjadi menara gading baru, melainkan perlu dijadikan standar nasional yang adil dan inklusif.
Transformasi tersebut akan menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem pendidikan kedokteran yang manusiawi, setara, dan berkualitas bagi generasi dokter Indonesia di masa depan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
