
Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kawasan Meikarta telah berstatus clean and clear, menandakan tidak ada lagi persoalan hukum yang mengganjal pemanfaatannya.
KPK memberikan persetujuan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melanjutkan rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan tersebut.
Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat audiensi bersama pimpinan KPK di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026.
Status hukum Meikarta sempat menjadi perhatian publik karena sebelumnya terlibat dalam kasus suap perizinan pembangunan yang ditangani oleh KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
"Perkara tersebut sudah inkracht dan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta. Dalam konteks penindakan KPK, status Meikarta clean and clear," ungkapnya.
KPK Dukung Pemanfaatan Aset untuk Kepentingan Publik
Budi Prasetyo juga menambahkan bahwa KPK mendukung penuh langkah pemerintah dalam memanfaatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat.
"KPK mendukung penuh upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasi aset-aset agar memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat banyak," ujarnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa pembangunan rumah susun subsidi akan segera dimulai setelah mendapatkan kejelasan dari KPK.
"Setelah clearance dari KPK, saya berani menyampaikan bahwa tidak ada masalah hukum untuk memulai pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta," katanya.
Ia juga meminta pendampingan dari KPK agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan transparan.
"Kami mohon pendampingan dan pengawasan dari KPK agar proses ini memenuhi peraturan dan tidak ada pelanggaran," tegasnya.
Proyek Rumah Subsidi Siap Dilanjutkan
Dengan status hukum yang telah jelas, Kementerian PKP kini bersiap melanjutkan pemanfaatan kawasan Meikarta sebagai bagian dari program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ara menegaskan komitmen kementeriannya untuk memastikan proyek ini memberi manfaat nyata dan berjalan sesuai hukum yang berlaku.
- Penulis :
- Arian Mesa








