Pantau - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperbanyak industri penyediaan pakan ikan guna mendukung keberlanjutan budidaya ikan darat di berbagai daerah di Indonesia.
Permintaan ini muncul setelah para pembudidaya ikan di hampir seluruh wilayah mengeluhkan mahalnya harga pakan yang menjadi beban utama dalam kegiatan produksi mereka.
“Hampir rata-rata semua pembudidaya ikan mengeluhkan soal mahalnya pakan. Keluhan ini tidak hanya di Provinsi Banten, tapi juga di hampir semua provinsi yang pernah kami kunjungi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, saat kunjungan kerja spesifik di Balai Budidaya Air Tawar Pandeglang, Banten, Kamis, 22 Januari 2026.
Budidaya Ikan Mulai Tumbuh, Tapi Terkendala Biaya Pakan
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV meninjau langsung sejumlah kolam budidaya ikan darat dan melihat geliat positif dari para pembudidaya di Pandeglang.
“Kita melihat pembudidaya ikan darat di Kabupaten Pandeglang sudah mulai tumbuh. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi kebutuhan protein di daerah dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Ahmad Yohan.
Namun, ia menegaskan bahwa tingginya harga pakan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan usaha budidaya.
“Banyak pembudidaya yang berhenti karena mahalnya pakan tidak bisa menutupi biaya operasional. Ini tentu tidak boleh dibiarkan,” tambahnya.
Meskipun saat ini telah berdiri beberapa pabrik pakan ikan, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Bukan berarti pakan itu tidak ada, tapi karena kebutuhan sangat besar sementara pabriknya masih sedikit, maka terasa mahal dan seolah-olah langka,” jelas Ahmad Yohan.
Perlu Inovasi, Dukungan Subsidi, dan Arah Kebijakan Jelas
Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk mengambil langkah serius dalam menambah jumlah industri pakan ikan, terutama di provinsi-provinsi yang memiliki potensi besar budidaya ikan darat.
“Kami minta kepada KKP untuk memperbanyak industri penyediaan pakan budidaya ikan. Harapannya bisa didirikan di hampir sebagian besar provinsi yang memiliki potensi besar,” tegas Ahmad Yohan.
Ia juga membuka opsi pemberian subsidi pakan ikan, mencontoh skema subsidi di sektor pertanian seperti pupuk dan benih.
“Kalau di pertanian ada pupuk subsidi dan bantuan benih, maka budidaya ikan juga perlu mendapatkan atensi serupa. Tidak hanya bantuan benih, tapi juga bantuan pakan dan faktor pendukung lainnya,” jelasnya.
Menurut Ahmad Yohan, dukungan pemerintah pusat adalah kunci agar sektor budidaya ikan tidak stagnan dan bisa berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi nasional.
Komisi IV DPR RI berkomitmen membahas isu pakan ikan ini secara serius bersama Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Kami ingin semangat para pembudidaya ini terus berlanjut dan potensi yang mereka miliki bisa terus dikembangkan,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
