Pantau - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah kabar bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjual saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Ia menegaskan bahwa yang dilakukan adalah skema tukar guling atau ruislag aset dengan pemerintah pusat, bukan penjualan saham.
Menurut Dedi, usulan yang diajukan adalah agar kepemilikan dan operasional BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sementara Pemprov Jabar akan mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara dan kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional", ungkapnya.
Ketidaksinkronan Transportasi Nasional Jadi Alasan
Dedi menyebut, usulan tukar guling ini muncul karena ketidaksinkronan dalam kebijakan transportasi nasional yang menyebabkan Bandara Kertajati sulit berkembang secara komersial.
Ia menyoroti keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang menurutnya mengurangi minat masyarakat menggunakan Bandara Kertajati.
"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati", ia mengungkapkan.
Dedi juga menyatakan bahwa hingga kini, BIJB Kertajati belum menunjukkan kemampuan untuk mandiri secara operasional tanpa dukungan APBD.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan agar Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional.
"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara", ujarnya.
Husein Dinilai Lebih Potensial, Tunggu Keputusan Sekneg
Dari sisi ekonomi, Dedi menilai bahwa mengambil alih Bandara Husein Sastranegara akan lebih menguntungkan bagi pendapatan daerah karena sudah memiliki pasar yang mapan.
Ia pun berencana melakukan modernisasi besar-besaran terhadap Bandara Husein, termasuk memperpanjang landasan pacu.
"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai", katanya.
Mengenai potensi selisih nilai aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein, Dedi menyebut akan menyerahkannya kepada proses appraisal profesional.
"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah", ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan terkait rencana ini.
Saat ini, Dedi menyatakan masih menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara atas usulan tersebut.
- Penulis :
- Leon Weldrick
