Pantau - Memasuki Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak musim hujan. Cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, badai lokal, dan banjir perkotaan telah menjadi kejadian yang berulang, namun pemanfaatan informasi cuaca oleh institusi masih minim.
Prakiraan Cuaca Harus Diintegrasikan ke Dalam Kebijakan
Peringatan cuaca dari BMKG yang tersebar di grup WhatsApp sering hanya menjadi imbauan individu, tanpa ditindaklanjuti oleh kebijakan sistematis dari institusi.
Padahal, prakiraan cuaca adalah instrumen mitigasi bencana yang strategis, bukan sekadar informasi teknis.
Jika digunakan secara aktif dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga pendidikan, berbagai risiko sosial, ekonomi, dan keselamatan dapat ditekan secara signifikan.
Cuaca buruk di kota besar sering menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, banjir, hingga kelumpuhan sistem perkotaan.
Di tengah situasi seperti itu, kebijakan work from office (WFO) justru meningkatkan risiko keselamatan pegawai dan warga.
Mobilitas besar-besaran saat cuaca ekstrem, meskipun bersifat lokal, berpotensi membahayakan dan melumpuhkan kota.
Bagian SDM atau HRD perlu mengambil peran strategis dengan menerapkan kebijakan adaptif berbasis prakiraan resmi dari BMKG.
Adaptasi Institusional adalah Kunci Ketahanan Kota
Kebijakan adaptif bisa berupa work from home (WFH), kerja hibrida, pembelajaran jarak jauh (PJJ), atau pelonggaran jam kerja.
Keputusan ini adalah bentuk risk-based decision making, bukan pelonggaran disiplin.
Langkah adaptif seperti ini sudah menjadi praktik umum di negara yang memiliki budaya kesiapsiagaan bencana, seperti Jepang.
Di Jepang, institusi secara otomatis menyesuaikan operasional ketika otoritas iklim mengumumkan cuaca ekstrem—termasuk menjadwal ulang kerja, rapat, dan kuliah demi keselamatan manusia.
Penulis yang pernah menempuh studi di Chiba University, Jepang, menyampaikan bahwa keselamatan bahkan diutamakan di atas target akademik jangka pendek.
Indonesia sebenarnya telah memiliki BMKG sebagai lembaga meteorologi yang kredibel dan diakui secara internasional.
Namun tantangan Indonesia kini bukan pada ketersediaan data, melainkan pada pemanfaatan data tersebut dalam pengambilan keputusan institusional.
Jika prakiraan cuaca hanya dianggap sebagai informasi pasif, maka potensi mitigasi tidak akan optimal.
Kebijakan berbasis prakiraan cuaca dapat melindungi keselamatan individu dan mengurangi beban sistem kota secara bersamaan.
Keputusan mikro oleh bagian SDM dapat berkontribusi langsung pada ketahanan makro sebuah kota.
Hal ini mencerminkan paradigma baru bahwa manusia adalah aset yang harus dilindungi dari risiko lingkungan.
Membangun Budaya Perlindungan Manusia Lewat Protokol Adaptif
Dalam konteks perubahan iklim, perlindungan manusia bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.
Jika tidak dilakukan, korban jiwa akibat cuaca ekstrem akan terus terulang, seperti insiden mobil tertimpa pohon tumbang.
Institusi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan harus mulai membangun protokol adaptif berbasis informasi dari BMKG.
Protokol ini dapat berupa ambang batas curah hujan, level risiko, atau peringatan dini yang memicu penyesuaian kebijakan kerja dan belajar.
Ahli iklim dari lembaga riset dan perguruan tinggi juga dapat menghitung ambang banjir berdasarkan curah hujan dan laju infiltrasi tanah di kota-kota tertentu.
Dengan langkah tersebut, respons terhadap cuaca ekstrem bisa dilakukan secara sistematis dan terencana, bukan reaktif dan ad hoc.
Ketika institusi mampu mengubah informasi iklim menjadi kebijakan perlindungan manusia, maka Indonesia dapat membangun peradaban yang beradab—menjadikan keselamatan manusia sebagai fondasi utama pembangunan.
- Penulis :
- Gerry Eka
