Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya pengawasan obat dan makanan yang responsif gender sebagai bagian dari perlindungan terhadap perempuan dan anak, dua kelompok strategis dalam pembangunan nasional.
"Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar manusia, khususnya hak atas kesehatan, rasa aman, dan kualitas hidup yang layak. Dalam konteks tersebut, perempuan dan anak memiliki posisi yang sangat penting karena jumlahnya mencapai hampir tiga perempat dari total penduduk Indonesia", ungkap Arifah dalam pernyataannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, perempuan mencakup 49,8 persen populasi Indonesia, sedangkan anak-anak mencakup sekitar 24 persen.
Perempuan dan Anak Jadi Pilar Strategis Kesehatan Nasional
Arifah menegaskan bahwa pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas perempuan dan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya.
Perempuan memiliki peran sentral dalam membentuk generasi unggul, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.
Untuk itu, menurutnya, diperlukan kebijakan publik yang berperspektif gender agar kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
"Pentingnya kebijakan publik yang berperspektif gender. Kebijakan yang bersifat netral belum tentu responsif gender, mengingat kebutuhan dan kondisi laki-laki dan perempuan tidak selalu sama, termasuk dalam aspek kesehatan. Dalam praktik pengawasan obat dan makanan, perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengakses informasi kesehatan yang memadai. Banyak perempuan, khususnya ibu, belum memperoleh informasi yang jelas terkait keamanan obat, makanan, dan produk kesehatan lainnya", ujarnya.
Dorong Kolaborasi dan Edukasi Publik
Selain itu, Arifah juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap makanan jajanan anak sekolah.
Ia mengusulkan adanya kolaborasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian PPPA, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak di sekolah aman dan sehat.
Kolaborasi lintas sektor ini juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya kasus keracunan pangan pada anak.
"Kami mengapresiasi langkah BPOM dalam mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dan edukasi publik. Perempuan bukan hanya penerima manfaat kebijakan, tetapi juga aktor utama perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, aman, adil, dan berkeadilan gender menuju Indonesia Emas 2045", kata Arifah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
