Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas Kilang Minyak Balikpapan merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan ditingkatkan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.
"Dengan peningkatan kapasitas ini, kebutuhan BBM dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi sendiri sehingga impor berkurang dan anggaran negara menjadi lebih efisien," ungkap Achmad.
Peningkatan kapasitas ini dinilai dapat menekan beban anggaran negara yang selama ini dialokasikan untuk impor BBM.
Proyek RDMP Kilang Balikpapan sendiri menelan investasi sekitar USD 7,4 miliar.
Proyek Strategis untuk Efisiensi Energi Nasional
Proyek ini memiliki sejumlah manfaat strategis seperti mengurangi impor BBM, menyerap tenaga kerja, serta mengatasi potensi kelangkaan BBM di kawasan Indonesia Timur.
Selama ini Indonesia masih bergantung pada pengolahan minyak di luar negeri sehingga nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh negara lain.
Achmad menilai penguatan kapasitas kilang di dalam negeri akan memungkinkan nilai tambah tersebut dinikmati langsung oleh Indonesia.
"Kilang ini harus dikelola secara profesional, terbuka, dan transparan. Jika dikelola dengan baik, tentu akan memberikan keuntungan bagi negara karena nilai tambahnya berada di dalam negeri," ia mengungkapkan.
Achmad mendorong agar roadmap RDMP Kilang Balikpapan dilaksanakan secara konsisten demi mencapai target kapasitas 360 ribu barel per hari.
Komisi VI DPR RI juga menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas tersebut sebagai langkah efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan energi nasional.
Sorotan terhadap Kelangkaan BBM Bersubsidi
Di sisi lain, Achmad juga menyoroti masih terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah.
Ia menyebut lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan pendataan sebagai penyebab utama kebocoran BBM subsidi ke sektor industri.
"Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat dan pendataan penerima subsidi harus benar-benar akurat. Jika memang kebutuhan riil masyarakat melebihi kuota, maka pemerintah perlu menyesuaikan kuota tersebut," tegasnya.
Ia menekankan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil.
Dengan pendataan yang valid dan pengawasan yang optimal, kelangkaan BBM bersubsidi diharapkan dapat diatasi.
Stabilitas harga BBM juga menjadi perhatian agar gejolak di lapangan tidak terjadi.
"Ini menjadi bagian dari upaya bersama agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan tidak terjadi gejolak di lapangan," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
