Pantau - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, dialog antarperadaban, serta dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam Sidang ke-16 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Manama, Bahrain, pada 24–28 Januari 2026.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan hal ini dalam sesi General Debate, sembari mengapresiasi Kerajaan Bahrain dan Sekretariat APA atas penyelenggaraan sidang yang bersifat inklusif.
Ia menegaskan bahwa Asia merupakan rumah bagi peradaban besar yang berkembang melalui dialog, pertukaran budaya, dan kerja sama sosial, sehingga parlemen Asia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dialog antarbudaya di tengah ketegangan geopolitik global.
Syahrul, politisi dari Fraksi PKS, menekankan pentingnya konsistensi dalam menerapkan prinsip multilateralisme, tanpa standar ganda, sebagai kunci untuk menyelesaikan berbagai tantangan global.
Dalam konteks ini, BKSAP DPR RI kembali menyuarakan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri.
Dukungan tersebut mencakup pengakuan atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, sebagaimana tercantum dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Dukungan ini ditegaskan sebagai komitmen kemanusiaan yang berlandaskan hukum internasional dan prinsip antipenjajahan," ungkap Syahrul.
Masukan Substantif Indonesia di Forum Politik APA
Dalam forum Standing Committee on Political Affairs, Anggota BKSAP DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menyampaikan apresiasi atas sembilan draf resolusi yang telah dirumuskan, mencakup isu-isu strategis seperti governance, demokrasi, multilateralisme, serta situasi terkini di Palestina.
Indonesia melalui BKSAP juga mengusulkan penyelarasan terminologi dalam resolusi, khususnya penggunaan istilah "Israeli occupying authorities" agar selaras dengan praktik diplomatik di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
Habib Idrus turut memberikan sejumlah masukan substantif, antara lain penguatan prinsip transparansi anggaran dalam situasi krisis, penyempurnaan terminologi HAM sesuai standar internasional, serta penegasan agar kerja sama internasional dalam bidang governance tidak dijadikan alat tekanan politik.
"Terkait Palestina, Indonesia mendorong penguatan akses kemanusiaan, gencatan senjata segera, dan penegakan mekanisme akuntabilitas sesuai hukum internasional," tegasnya.
Komitmen pada Keuangan dan Masa Depan APA
Sementara itu, dalam forum Standing Committee on Budget and Planning, Anggota BKSAP DPR RI, Samuel Wattimena, menyatakan komitmen Indonesia dalam mendukung keberlanjutan keuangan APA.
Ia mendorong peningkatan transparansi, penggunaan indikator berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan keuangan guna meningkatkan kredibilitas dan efektivitas organisasi.
Secara keseluruhan, kehadiran BKSAP DPR RI dalam Sidang ke-16 APA mencerminkan peran aktif Indonesia sebagai motor penggerak diplomasi parlementer di kawasan Asia.
Berlandaskan nilai Bhinneka Tunggal Ika, BKSAP DPR RI terus mempromosikan dialog, inklusivitas, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penyelesaian damai atas berbagai konflik global.
BKSAP juga mendorong agar APA menjadi wadah yang lebih kuat, relevan, dan responsif dalam menghadapi tantangan kawasan di masa depan.
- Penulis :
- Arian Mesa
