Pantau - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf memastikan petugas haji daerah dibatasi maksimal setingkat eselon IV agar fokus melayani jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Pernyataan tersebut disampaikan Mochamad Irfan Yusuf saat menghadiri kegiatan di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 30 Januari 2026.
Menteri Haji dan Umrah RI hadir didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus.
Pernyataan tersebut disampaikan usai membuka Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Pembukaan Diklat Terintegrasi PPIH Kloter, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing KBIHU.
Pembatasan Eselon dan Seleksi Petugas Haji
Menteri Haji dan Umrah RI menegaskan bahwa pembatasan eselon dilakukan sejak tahap awal pendaftaran petugas haji daerah.
"Ya, dari pendaftaran sudah kita seleksi. Jadi, petugas haji daerah itu paling tinggi eselon IV," ungkap Mochamad Irfan Yusuf.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mendorong pelaksanaan ibadah haji yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan.
Pelayanan terhadap jamaah haji diharapkan dapat dimaksimalkan melalui pembatasan jabatan struktural petugas.
Menteri Haji dan Umrah RI juga menegaskan larangan kepala daerah seperti bupati dan wali kota menjadi petugas haji daerah.
Larangan tersebut diberlakukan karena kepala daerah memiliki tanggung jawab struktural yang padat di daerah masing-masing.
"Kalau ada pejabat di atas eselon IV, seperti eselon III, eselon II, apalagi I, pasti kita coret. Kemudian setelah itu, kita adakan seleksi. Hari ini ada diklat buat mereka," ujar Mochamad Irfan Yusuf.
Ia menegaskan bahwa pejabat dengan jabatan lebih tinggi dari eselon IV akan dicoret dari daftar petugas sebelum seleksi lanjutan dilakukan.
Seluruh petugas haji daerah diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari proses seleksi akhir.
Diklat PPIH dan Kesiapan Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah RI menyampaikan bahwa kementeriannya telah menutup diklat bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi.
"Tadi pagi, kita menutup diklat untuk PPIH yang di Arab Saudi. Ada 1.600 orang, kita diklat selama 20 hari dan ditambah 10 hari online," ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya sikap sigap, disiplin, dan tanggung jawab seluruh PPIH dalam melayani jamaah.
PPIH diketahui bertugas melayani sebanyak 221 ribu jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026.
Menteri Haji dan Umrah RI berharap seluruh petugas dapat memberikan pelayanan secara total kepada jamaah.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta para petugas haji mengikuti diklat dengan sungguh-sungguh demi penyelenggaraan haji yang optimal.
"Kepada petugas, saya minta ikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh. Bangun kerja tim yang solid, jaga nama baik daerah, dan tanamkan prinsip, bahwa tugas ini adalah ibadah. Utamakan pelayanan, bukan untuk dilayani," ungkap Bobby Nasution.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap jamaah haji mendapatkan pendampingan terbaik agar dapat beribadah dengan khusyuk.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus melaporkan kesiapan kelembagaan di 33 kabupaten dan kota.
Ia menyampaikan bahwa proses verifikasi paspor jamaah haji telah mencapai 90 persen.
Verifikasi paspor jamaah haji ditargetkan rampung 100 persen dalam dua hari ke depan.
"Kami berkomitmen penuh menyukseskan visi besar bapak Menteri. Meski ada kendala teknis di lapangan, tapi kami siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus kami perkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara," ungkap Zulkifli Sitorus.
- Penulis :
- Aditya Yohan
