Pantau - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk meninjau langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir serta memastikan kehadiran negara dirasakan oleh masyarakat terdampak.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo, menegaskan bahwa fase pascabencana merupakan momen krusial yang menentukan masa depan warga.
"Kami hadir untuk memastikan bahwa masyarakat Langkat benar-benar merasakan kehadiran negara. Jangan sampai setelah masa tanggap darurat selesai, rakyat justru merasa ditinggalkan. Pascabencana adalah fase krusial yang menentukan masa depan mereka," ungkapnya.
Dorong Sinkronisasi Data dan Koordinasi Lintas Lembaga
Kunjungan ini juga dihadiri oleh pimpinan BNPB, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Baznas, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat.
Wibowo menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan atau kekosongan layanan di lapangan.
"Kami ingin memastikan data korban satu pintu, sehingga bantuan tepat sasaran. Rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi, hingga pendampingan psikososial harus berjalan paralel. Politik anggaran harus berpihak pada rakyat yang terdampak," ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, mengingat Sumatera Utara termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Komisi VIII, kata Wibowo, siap memperjuangkan dukungan anggaran tambahan apabila dibutuhkan untuk percepatan pemulihan.
Pemkab Langkat Minta Dukungan Pemerintah Pusat
Bupati Langkat, Syah Afandin, menyampaikan terima kasih atas perhatian Komisi VIII DPR RI terhadap penanganan pascabencana di wilayahnya.
"Kami berterima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI. Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya maksimal dalam penanganan pascabencana, namun tentu kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah pusat agar pemulihan berjalan lebih cepat dan menyeluruh," katanya.
Pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap kerusakan rumah warga, fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial terus dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif.
Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali hidup normal.
- Penulis :
- Gerry Eka
