Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau hunian sementara pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk memastikan warga terdampak bencana dapat hidup secara layak serta bantuan tersalurkan dengan baik.
Tinjauan Hunian dan Penyerahan Bantuan
Hunian sementara yang ditinjau berlokasi di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Dalam kunjungan tersebut, Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung terhadap sarana dan prasarana hunian sementara.
Ia juga berinteraksi secara langsung dan hangat dengan para penghuni hunian sementara mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.
Setelah berinteraksi dengan para pengungsi, Tito Karnavian menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri kepada warga yang tinggal di hunian sementara.
Bantuan yang diserahkan berjumlah 80 paket kebutuhan pokok.
Setiap paket bantuan berisi beras 5 kilogram, mi instan satu kardus, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan biskuit.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Dalam Negeri kepada perwakilan warga hunian sementara.
Pemulihan Fungsi Pemerintahan Pascabencana
Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik.
Indikator pemulihan tersebut meliputi berfungsinya kembali kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, listrik, komunikasi, distribusi BBM dan elpiji, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Tito Karnavian menyampaikan pentingnya peran pemerintahan sebagai pusat pengambilan kebijakan, ungkapnya, “Pemerintahan adalah pusat sumber daya, pusat pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan, pembuatan kebijakan policy making yang mempengaruhi kepada masyarakat luas”.
Ia menekankan pentingnya memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan setelah bencana.
Menurutnya, pemulihan fungsi kantor pemerintahan dan semangat aparatur sipil negara menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terhenti.
Tito Karnavian menegaskan dampak jika pemerintahan tidak berjalan optimal, katanya, “Kalau pemerintahannya sudah enggak jalan maka pengambilan kebijakan kurang optimal masyarakat akan bingung”.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Hadir pula Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
