Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai pendidikan nasional membutuhkan rencana induk jangka panjang agar arah kebijakan tidak terus berubah setiap terjadi pergantian kepemimpinan.
Fikri menyebut persoalan utama pendidikan nasional saat ini adalah belum adanya blueprint atau rencana induk pendidikan nasional.
Ia mengatakan Komisi X DPR RI sedang mengupayakan agar rencana induk pendidikan nasional dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Ketiadaan rencana induk dinilai membuat berbagai kebijakan pendidikan berjalan tanpa arah yang jelas dan cenderung bersifat tambal sulam.
Perubahan kurikulum yang sering terjadi disebut sebagai salah satu dampak dari tidak adanya rencana induk pendidikan nasional.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
Banyak orang tua disebut mulai beralih memilih sekolah swasta demi kepastian kualitas layanan pendidikan.
Data Badan Pusat Statistik periode 2021 hingga 2024 menunjukkan jumlah peserta didik sekolah negeri jenjang dasar dan menengah mengalami penurunan.
Pada periode yang sama, jumlah peserta didik di sekolah swasta justru mengalami peningkatan.
Salah satu penyebab kondisi tersebut dinilai berasal dari hilangnya tolok ukur kualitas pendidikan nasional setelah penghapusan Ujian Nasional.
Ujian Nasional sebelumnya memberikan gambaran peta kualitas sekolah secara nasional dan menjadi kebanggaan sekolah negeri.
Saat ini, ukuran keberhasilan kualitas pendidikan dinilai menjadi kurang jelas karena tidak adanya parameter nasional yang objektif.
Fikri juga menyoroti sistem zonasi sekolah negeri yang dinilai kaku dan menghambat akses siswa ke sekolah terdekat secara geografis.
Perbedaan wilayah administratif kerap membuat orang tua kesulitan memilih sekolah negeri sehingga lebih memilih sekolah swasta.
Selain zonasi, persoalan pembiayaan sekolah negeri turut menjadi perhatian meskipun sekolah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
Dalam praktiknya, pungutan di sekolah negeri dinilai masih ditemukan dan besarnya hampir setara dengan sekolah swasta.
Fikri juga menyoroti belum optimalnya pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah negeri.
Banyak sekolah berlabel inklusi dinilai belum didukung sarana prasarana ramah disabilitas seperti bidang miring dan guiding block bagi tunanetra.
Kesiapan sumber daya manusia di sekolah juga dinilai belum memadai untuk menangani peserta didik penyandang disabilitas.
Kurangnya pemahaman guru disebut berpotensi memicu terjadinya perundungan.
Fikri mendorong agar Rencana Induk Pendidikan Nasional segera disusun dan memiliki dasar hukum yang kuat melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Rencana induk tersebut diharapkan menjadi acuan pengelolaan anggaran, pengembangan kurikulum nasional, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
