Komisi III DPR RI Soroti Rendahnya Kesejahteraan Jaksa, Pemerintah Diminta Bertindak

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menyoroti minimnya kesejahteraan jaksa, terutama yang bertugas di daerah terpencil dan wilayah kepulauan, dalam kunjungan kerja spesifik ke Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, 5 Februari 2026.

Jaksa Kesulitan Finansial, Bahkan untuk Pulang Kampung

Nasir mengungkapkan bahwa keluhan terkait kesejahteraan jaksa semakin sering ia terima, baik secara langsung maupun melalui surat.

“Belakangan ini sering datang kepada saya, baik melalui lisan maupun tulisan, terkait keinginan mereka agar negara bisa memperhatikan kesejahteraan para jaksa,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa para jaksa di daerah menghadapi kesulitan ekonomi yang serius, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti pulang ke kampung halaman.

“Uang yang mereka terima itu tidak cukup. Bahkan untuk pulang kampung dan kembali ke daerah tugas saja mereka tidak punya kemampuan keuangan yang cukup,” tambahnya.

Berkontribusi Besar ke Negara, Tapi Tak Sejahtera

Menurut Nasir, perhatian terhadap kesejahteraan jaksa adalah hal yang wajib dilakukan pemerintah, karena mereka berperan penting dalam menyelamatkan keuangan negara melalui proses penegakan hukum.

Salah satu indikator kontribusi tersebut adalah pencapaian Kejaksaan Agung dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025, yang mencapai Rp19,8 triliun.

Angka ini jauh melampaui target sebesar Rp2,7 triliun, atau sekitar 733 persen dari target yang ditetapkan.

Kontribusi terbesar berasal dari Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) yang menangani berbagai kasus korupsi dan berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah besar.

“Karena itu tidak ada jalan lain kecuali pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka,” tegas Nasir.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan jaksa tidak hanya layak secara moral, tetapi juga strategis untuk menjamin kinerja profesional dalam penegakan hukum.

“Kesejahteraan jaksa harus menjadi prioritas, agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan maksimal dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” pungkasnya.