Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien, menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon, khususnya dalam hal perbaikan jalan dan penanganan banjir yang kian mendesak.
Keterbatasan DAK Hambat Penanganan Infrastruktur Cirebon
Dalam audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon, Daniel Mutaqien menyoroti keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur yang menjadi kendala umum di banyak daerah, termasuk Cirebon.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini berdampak pada lambatnya penanganan jalan daerah, terutama saat curah hujan tinggi yang menyebabkan kerusakan semakin parah.
"Pemerintah pusat sudah melakukan intervensi melalui APBN, termasuk lewat Program Instruksi Jalan Daerah (IJD), Program KITEL, dan program infrastruktur irigasi," ungkapnya.
Daniel menjelaskan bahwa pada pelaksanaan program IJD tahun sebelumnya, alokasi terbesar justru diberikan ke Kabupaten Cirebon berdasarkan komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah setempat.
Usulan DAK infrastruktur jalan dari Kabupaten Cirebon diketahui mencapai sekitar Rp24 miliar, dan Daniel menyebut bahwa melalui skema IJD diupayakan alokasi yang setara dengan usulan tersebut.
Kolaborasi Daerah-Pusat Jadi Kunci Penyelesaian Masalah
Di luar sektor jalan, Daniel juga menyinggung program infrastruktur irigasi dari APBN yang diarahkan ke wilayah Cirebon, namun diakuinya belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.
Ia berharap tahun 2026 mendatang pengajuan program IJD dapat dilakukan secara lebih maksimal, agar kebutuhan pembangunan di Cirebon bisa terpenuhi secara bertahap.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menyatakan bahwa kunjungan pihaknya ke Komisi V DPR RI merupakan bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Hasan menekankan bahwa persoalan banjir di Cirebon erat kaitannya dengan kewenangan pemerintah pusat, terutama dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
"Kabupaten Cirebon kini menghadapi persoalan serius di bidang infrastruktur, sementara kemampuan fiskal daerah belum mencukupi untuk menanganinya sendiri," ia mengungkapkan.
Ia pun berharap adanya sinergi konkret antara DPR RI dan pemerintah pusat agar penyelesaian persoalan jalan dan banjir di Cirebon bisa dilakukan secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
