Pantau - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa Bulog akan mengelola sembilan bahan pokok secara penuh jika statusnya berubah menjadi badan otonom, demi memperkuat stabilisasi pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan nasional.
Bulog Siap Perluas Peran, Tidak Lagi Hanya Kelola Beras dan Jagung
Dalam Talkshow Panen Fest 2026 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (7/2/2026), Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa saat ini Bulog masih berfokus pada pengelolaan beras dan jagung sebagai komoditas utama.
"Jadi, Bulog adalah lembaga ataupun BUMN yang dimiliki oleh negara yang bertugas untuk bertanggung jawab ketersediaan logistik. Yang mana untuk sementara saat ini kita fokus di beras dan jagung," ujarnya.
Namun ke depan, dengan status badan otonom, Bulog akan mengelola sembilan bahan pokok (sembako) termasuk minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta bahan pokok penting lainnya.
"Jadi, Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya," ungkapnya.
Penguatan peran Bulog ini sejalan dengan pembahasan yang sedang berlangsung antara pemerintah dan Komisi IV DPR RI.
Menuju Lembaga Nonkomersial Penyangga Ketahanan Pangan
Transformasi Bulog menjadi badan otonom menjadi bagian dari agenda awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ahmad Rizal Ramdhani menyebut Presiden mengharapkan Bulog dapat kembali memiliki peran strategis seperti era kepemimpinan Bustanil Arifin.
"Bapak Presiden Republik Indonesia berharap Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dulu, zamannya Pak Bustanil Arifin," katanya.
Saat Bulog menjadi badan otonom, statusnya akan berubah dari BUMN komersial menjadi lembaga nonkomersial yang tidak berorientasi pada untung-rugi.
Bulog akan difokuskan sebagai penyangga pasokan dan stabilisator harga pangan nasional secara menyeluruh.
Dengan penguatan kewenangan ini, Bulog ditargetkan menjadi garda depan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027.
Proses pembahasan status badan otonom tersebut kini tengah dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).
"Saat ini sedang digodok oleh Ibu. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud," tambah Ahmad Rizal Ramdhani.
- Penulis :
- Gerry Eka
