Pantau - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang adil antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya dalam sektor transportasi laut dan darat.
Soroti Ketimpangan Transportasi di Wilayah Timur
Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Badan Pengelola BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Dalam rapat tersebut, ia menyoroti penghentian mendadak layanan tol laut di wilayah timur serta transportasi darat di daerah rawan pangan yang berdampak pada masyarakat setempat.
Menurutnya, kebijakan PMN harus diterapkan secara merata, termasuk untuk BUMN sektor laut seperti PELNI dan sektor darat seperti DAMRI.
"(PMN) yang di laut (PELNI), yang di darat (DAMRI) juga harus diperlakukan sama. Karena mungkin kalau di Jawa selesai pak, kalau wilayah Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku ini mereka transportasi darat juga penting dan kita belum berpihak pada mereka, negara harus hadir untuk urusan transportasi darat ini,” ungkapnya.
Desak Solusi Fundamental dan Bukan Sekadar Seremonial
Misbakhun menekankan bahwa negara belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap wilayah timur Indonesia, khususnya dalam pengembangan infrastruktur transportasi darat.
Ia meminta agar kebijakan PMN tidak bersifat diskriminatif dan dapat menjangkau daerah yang masih tertinggal.
Selain itu, ia juga mengkritik pola rapat yang hanya membahas isu-isu populer tanpa menghasilkan langkah konkret.
“Saya tidak ingin rapat ini hanya bersifat seremonial, yang hanya membahas hal yang trending topic pada saatnya. Tugas kita saling mengingatkan,” ia mengungkapkan.
Menurut Misbakhun, diperlukan pendekatan jangka panjang yang berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Bayangkan jika wilayah timur ini kita berikan keberpihakan yang berkesinambungan dan berjangka panjang, terangkat wilayah sana ini pak,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa negara harus benar-benar hadir dalam menjamin keadilan transportasi di seluruh wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
