Pantau - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada usulan dari Tim Reformasi Polri mengenai rencana penyesuaian posisi kelembagaan Polri agar berada di bawah kementerian tertentu.
Pernyataan ini disampaikan Prasetyo Hadi usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, Prasetyo menepis kabar tersebut.
"Nggak ada," ungkapnya saat ditanya pandangan Istana mengenai kemungkinan Polri berada di bawah kementerian tertentu.
Ia menegaskan bahwa isu-isu yang berkembang mengenai perubahan posisi kelembagaan Polri tidak berasal dari Tim Reformasi Polri.
Presiden Terus Pantau Kinerja Tim Reformasi Polri
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau kinerja Tim Reformasi Polri.
Tim tersebut, menurutnya, secara rutin menyampaikan laporan langsung kepada Presiden.
"Ada dong (laporan, red). Kan lapor kepada Pak Presiden," ia mengungkapkan.
Meski tidak semua kegiatan dipublikasikan secara terbuka, proses kerja tim tersebut tetap berjalan.
Fokus pemerintah saat ini, lanjutnya, adalah memperkuat institusi negara melalui kementerian, lembaga, serta institusi pertahanan dan keamanan seperti TNI dan Polri.
"Birokrasi harus kuat dan hebat. Tentara harus kuat dan hebat dan polisi juga harus kuat dan hebat. Jadi, kita harus membuat kuat, bukan terjebak pada isu-isu kelembagaan," ujarnya.
Rekomendasi Tim Reformasi Belum Dibahas dalam Rapim
Saat ditanya soal kemungkinan pembahasan rekomendasi dari Tim Reformasi Polri dalam Rapim TNI-Polri, Prasetyo menyatakan bahwa hal tersebut belum menjadi agenda spesifik.
"Nanti dulu. Ini kan Rapim TNI Polri. Tadi tidak ada membahas spesifik itu," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa fokus utama Rapim hari ini adalah memperkuat koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
