Pantau - Kepala Satuan Tugas Kewilayahan Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Safrizal Zakaria Ali menyatakan pemulihan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana diperkuat melalui skema cash for work dan program pemberdayaan lainnya.
Ia mengatakan, “Berbagai instrumen pemberdayaan masyarakat seperti cash for work, padat karya, dan bantuan UMKM terus diperkuat agar warga terdampak banjir dan longsor memiliki sumber pendapatan, sehingga aktivitas ekonomi juga kembali berjalan," kata Safrizal di Jakarta, Minggu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Simposium Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor Aceh yang digelar Diaspora Global Aceh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Safrizal menyampaikan pemerintah pusat melalui Satgas PRR yang dibentuk pada Januari 2026 telah bergerak cepat menangani dampak bencana di 18 kabupaten dan kota terdampak di Aceh.
Ia mengatakan, “Satgas nasional dipimpin oleh Pak Tito, mengorkestrasi 26 menteri/kepala lembaga untuk memastikan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan di lapangan,” ujarnya.
Safrizal menegaskan Satgaswil di Aceh diarahkan untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan agar kerja pascabencana berjalan secara akseleratif.
Ia menyampaikan, “Secara berjenjang, Jika ada kendala di lapangan, Kasatgaswil Aceh langsung turun tangan untuk menyelesaikan. Jika tidak terselesaikan, maka Pak Tito selaku Kepala Satgas Nasional akan menghubungi Menteri terkait untuk mendapat solusi cepat,” kata Safrizal.
Ia menyinggung pembelajaran dari penanganan tsunami 2004 sebagai perbandingan percepatan respons pemerintah saat ini.
Safrizal mengatakan, “Pengalaman pasca tsunami 2004, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) baru terbentuk setelah 4 bulan. Kini, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) 1 bulan langsung terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons pemerintah jauh lebih cepat dan terkoordinasi,” tuturnya.
Langkah pemerintah sejalan dengan transisi dari masa tanggap darurat ke fase pemulihan yang berlangsung sejak akhir Januari 2026.
Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana untuk mempercepat pemulihan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Simposium tersebut menjadi momentum konsolidasi rekomendasi strategis dari diaspora Aceh, akademisi, dan praktisi pembangunan untuk disampaikan kepada Satgas PRR sebagai bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
- Penulis :
- Gerry Eka
