Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

BNPB Kaji Penyesuaian Anggaran Huntap Insitu Terkait Wacana Penggunaan Atap Genteng di Sumatera

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

BNPB Kaji Penyesuaian Anggaran Huntap Insitu Terkait Wacana Penggunaan Atap Genteng di Sumatera
Foto: (Sumber: Polisi membantu penyintas bencana menyeberangi jembatan darurat di Jorong Kayu Pasak Selatan, Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Rabu (18/2/2026). Sebanyak 210 kepala keluarga penyintas bencana di Jorong Kayu Pasak Selatan masih berjalan kaki melintasi jembatan darurat untuk keluar dari permukiman mereka sejak sepekan terakhir pascabanjir susulan yang menghanyutkan jembatan darurat sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU)

Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkaji kemungkinan penyesuaian anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) skema insitu terkait wacana penggunaan atap genteng dalam program rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama DPR RI terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.

Penggunaan genteng dinilai membutuhkan tambahan penguatan struktur kayu sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran menjadi sekitar Rp65 juta hingga Rp70 juta per unit.

Saat ini nilai bantuan pembangunan huntap skema insitu sebesar Rp60 juta per unit.

Rumah relokasi terpusat yang dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki dukungan anggaran lebih besar dibandingkan skema insitu.

Suharyanto menjelaskan perbedaan kualitas antara hunian relokasi terpusat dan insitu turut dipengaruhi kebutuhan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan relokasi.

Ia mengingatkan bahwa perubahan standar anggaran di satu wilayah akan berdampak pada penerapan kebijakan serupa di daerah bencana lain.

Oleh karena itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara secara menyeluruh.

BNPB memastikan ketersediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini masih mencukupi dan belum memerlukan tambahan anggaran.

BNPB masih menunggu arahan lebih lanjut dalam rapat bersama DPR terkait kemungkinan penyesuaian tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, BNPB melaporkan penyaluran bantuan rumah rusak ringan dan sedang telah dilakukan dalam dua tahap.

Pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 17.251 kepala keluarga di 25 kabupaten/kota.

Pada tahap kedua, bantuan diberikan kepada 10.181 kepala keluarga.

Masih terdapat tiga kabupaten/kota yang belum mengusulkan data pada tahap ketiga, yakni Sibolga, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.

BNPB tetap membuka ruang verifikasi bagi warga yang merasa rumahnya rusak namun belum masuk daftar penerima bantuan.

Penulis :
Aditya Yohan