Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 untuk mengawal berbagai persoalan strategis nasional dalam Pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026.
Salah satu isu utama yang dikawal adalah polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS yang menjadi perhatian publik.
DPR RI bersama pemerintah menyepakati sejumlah langkah untuk memastikan perlindungan masyarakat tetap terjaga dalam program BPJS PBI.
Pemerintah diminta memaksimalkan anggaran dalam APBN secara tepat sasaran dengan menggunakan basis data yang akurat.
Pemerintah juga diminta melakukan pemutakhiran data desil dengan menggunakan data pembanding terbaru agar penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria.
“Dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap dilayani dan iuran Penerima Bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” ungkap Puan.
Pengawasan Perlindungan WNI dan Layanan Publik
Dalam fungsi pengawasan, DPR RI menyoroti perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sebagai prioritas perhatian.
DPR RI juga memberi perhatian pada isu kesehatan mental anak dan ancaman child grooming yang semakin kompleks.
Peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan wilayah terdampak bencana menjadi fokus pengawasan DPR.
Pemulihan sektor kesehatan pascabencana turut menjadi perhatian agar masyarakat terdampak segera mendapatkan layanan optimal.
DPR RI menyoroti pentingnya modernisasi alat utama sistem pertahanan alutsista untuk memperkuat pertahanan nasional.
Kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi agenda penting yang ikut diawasi DPR.
DPR mendorong pemberian insentif bagi petani guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Penguatan ekosistem digital nasional menjadi perhatian untuk mendukung transformasi ekonomi.
Reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didorong guna meningkatkan penerimaan negara secara optimal.
DPR RI menekankan pentingnya penataan pasar modal agar lebih stabil dan berpihak pada kepentingan nasional.
Evaluasi kebijakan energi turut dilakukan, termasuk fleksibilitas domestic market obligation batu bara demi menjaga kepentingan nasional.
Fokus Pendidikan, Haji, dan Rehabilitasi Pascabencana
Di sektor pendidikan, kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah swasta menjadi perhatian serius DPR.
Dalam menghadapi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H atau 2026 M, DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kualitas layanan jemaah.
Peningkatan layanan difokuskan pada titik krusial seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Pemerintah juga diminta menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi kondisi darurat saat pelaksanaan ibadah haji.
DPR RI mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pemulihan segera dirasakan masyarakat.
“Keputusan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi kebijakan yang berdampak bagi rakyat,” tegas Puan.
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut hasil rapat kerja merupakan bentuk komitmen politik pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat di berbagai sektor.
Pada masa sidang ini, DPR RI juga menjalankan fungsi konstitusional dengan memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap calon hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
DPR juga memberikan pertimbangan terhadap calon anggota Ombudsman RI, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, calon anggota Badan Amil Zakat Nasional dari unsur masyarakat, serta calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia.
Seluruh fungsi tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya DPR RI untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
- Penulis :
- Arian Mesa
