Kementerian Koperasi Menargetkan 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi pada April 2026

Pantau - Kementerian Koperasi menargetkan sebanyak 30 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia sudah beroperasi pada April 2026 dengan gerai-gerai sebagai unit usaha yang telah terbangun secara penuh.

Staf Khusus Menteri Koperasi Ambar Pertiwiningrum menyampaikan saat ini sudah ada 1.000 KDMP yang siap beroperasi sebagai bagian dari program strategis nasional tersebut.

"Sekarang ini sudah ada 1.000 KDMP yang siap, dan nanti targetnya kira kira bulan April operasional sekitar 30 ribu KDMP yang terbangun gerai itu sudah 'fixed' seratus persen," ungkapnya.

Secara keseluruhan, jumlah KDMP yang direncanakan di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 80 ribu koperasi, menyesuaikan dengan jumlah desa yang ada.

Target Operasional dan Jenis Gerai

Apabila 30 ribu KDMP telah beroperasi pada April 2026, operasional tersebut akan dilengkapi dengan berbagai jenis gerai koperasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat desa.

Gerai-gerai yang dimaksud meliputi sembako, pupuk, elpiji, apotek, klinik, logistik dan pergudangan, termasuk cold storage atau mesin pendingin.

"Jadi, harapannya nanti bisa segera dioperasionalkan, sehingga yang lain tentu saja akan ada regulasi, karena nanti harapannya semua 80 ribu KDMP ada gerai, namun tentu saja akan berbeda dengan koperasi lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa gerai-gerai KDMP nantinya akan menjadi aset desa atau kelurahan setempat.

Kendala Lahan dan Peran Kepala Desa

Meski demikian, pembangunan gerai-gerai KDMP masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait persoalan lahan di berbagai daerah.

"Memang ada kendala lahan untuk gerai, kalaupun ada lahan tapi belum tahu statusnya, sehingga juga harus pelan pelan dan hati-hati juga karena ini menyangkut kepastian lahan," jelasnya.

Pemerintah daerah bersama kelurahan dan para pemangku kepentingan setempat diminta untuk saling mendukung pembangunan gerai KDMP di wilayah masing-masing.

"Sehingga kenapa lurah atau kepala desa itu harus menjadi 'ex officio' pengawas dalam kepengurusan koperasi, karena akan ikut dalam operasionalnya, karena koperasi merah putih sekali lagi adalah unit bisnis yang memiliki," katanya.