Pantau - Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, dan berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat 20 Februari 2026.
Dalam sambutannya, Putih Sari menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang dimaknai sebagai momentum penguatan semangat pengabdian dan pengawasan terhadap program yang menyentuh langsung masyarakat.
"Kami hadir untuk memastikan transformasi sistem kesehatan nasional berjalan efektif dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Komisi IX menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR RI,." ungkapnya.
Sebagai legislator Fraksi Partai Gerindra, ia menegaskan bahwa Komisi IX turut mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta berbagai program prioritas pemerintah seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan layanan keluarga berencana, penanganan TBC, dan revitalisasi rumah sakit.
Capaian Kesehatan dan Pengawasan JKN
Komisi IX mengapresiasi capaian pembangunan manusia di Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren peningkatan dengan Universal Health Coverage mencapai 100 persen di seluruh kabupaten dan kota serta tingkat kepesertaan JKN di atas 95 persen.
Putih Sari menegaskan bahwa Universal Health Coverage tidak hanya soal kepesertaan tetapi juga harus menjamin kemudahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Komisi IX meminta laporan terkait kepesertaan PBI khususnya kelompok rentan yang sempat dinonaktifkan serta progres reaktivasi kepesertaan di daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis sejak 10 Februari 2025 yang kini beroperasi di 24 Puskesmas dengan layanan skrining kardiovaskular, kanker, kesehatan jiwa, dan pemeriksaan paru.
Sebanyak 474 Puskesmas di Sulawesi Selatan telah melakukan pencatatan dan pelaporan logistik melalui sistem digital guna mendukung efektivitas layanan.
Dalam upaya eliminasi TBC, pemerintah provinsi telah menerbitkan regulasi tingkat provinsi, membentuk forum multisektor, menetapkan 11 kabupaten dan kota dengan regulasi khusus TBC, serta 14 daerah dengan Rencana Aksi Daerah TBC yang didukung anggaran APBD.
Percepatan eliminasi TBC dilakukan melalui penemuan kasus aktif menggunakan portable X-Ray di sekolah, lembaga pemasyarakatan, dan pesantren, investigasi kontak berbasis data, serta pemberian terapi pencegahan.
Inovasi digital PADEPOK atau Tangan Pertama Tuberkulosis diperkenalkan sebagai metode skrining mandiri berbasis digital yang memungkinkan deteksi awal dan layanan konsultasi daring.
Komisi IX dijadwalkan meninjau Pasar Maricaya untuk memastikan keamanan pangan selama Ramadan sebagai bagian dari fungsi pengawasan obat dan makanan.
Apresiasi Ketenagakerjaan dan Tantangan Pengangguran
Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX mengapresiasi capaian Sulawesi Selatan yang meraih Paritrana Award 2025 atas komitmen implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan hingga melindungi pekerja rentan di tingkat desa dan kelurahan.
Putih Sari menyoroti tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,45 persen pada 2025 dan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 68,80 persen sebagai tantangan yang harus diatasi.
"Penguatan pelatihan berbasis kompetensi harus terus dimaksimalkan, termasuk memperluas paket pelatihan yang mendorong lulusan membuka usaha mandiri. Ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing,." tegasnya.
Komisi IX mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal seperti pedagang kaki lima, petugas kebersihan, penyandang disabilitas, dan sektor rentan lainnya.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, percepatan eliminasi TBC, penguatan ketahanan gizi, serta perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene beserta para anggota seperti Sukur H. Nababan, Vita Ervina, Indah Kurnia, Ravindra Airlangga, Heru Tjahjono, Teti Rohatiningsih, H. Obon Tabroni, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Netty Prasetiyani, Muh. Haris, Sahidin, Sri Meliyana Nafa Urbach, Ashabul Kahfi, Cellica Nurrachadiana, dan Lucy Kurniasari.
Hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda, Balai Besar POM, BGN, BKKBN, UPT BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur RSUD Provinsi, Puskesmas, kader Posyandu, IDI, APINDO, serikat pekerja, dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar.
- Penulis :
- Shila Glorya
