Pantau - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara diplomasi parlemen dan diplomasi eksekutif dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.
Penegasan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi BKSAP DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Ruang KK II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19/2/2026.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota BKSAP serta Wakil Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal, dan jajaran Kementerian Luar Negeri.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah dan prioritas diplomasi Indonesia ke depan, khususnya memasuki agenda internasional tahun 2026–2027.
Syahrul menjelaskan koordinasi ini bertujuan memperkuat kesinambungan antara langkah diplomasi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dengan peran aktif parlemen dalam forum antar parlemen internasional.
Ia menyampaikan, "Kita berdiskusi tentang langkah-langkah diplomasi kita bersama, bagaimana diplomasi eksekutif yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dapat disinergikan dengan diplomasi parlemen." ungkapnya.
Menurutnya, di tengah situasi geopolitik yang turbulen, Indonesia memerlukan pendekatan diplomasi yang inklusif, adaptif, dan mampu membaca dinamika global secara cepat.
Ia juga mengapresiasi respons pemerintah dalam menyikapi berbagai isu internasional yang berkembang.
Agenda Strategis Diplomasi 2026–2027
Dalam rapat tersebut, BKSAP memaparkan sejumlah agenda penting yang akan digelar Indonesia pada periode mendatang.
Pada Juli 2026, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA Caucus untuk memperkuat posisi strategis Indonesia dalam diplomasi kawasan ASEAN.
Indonesia juga akan menyelenggarakan Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership IPPP pada tahun 2027 sebagai upaya memperluas jejaring kerja sama parlemen dengan negara-negara Pasifik.
Kedua pihak sepakat meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antara BKSAP dan Kementerian Luar Negeri.
Jika sebelumnya pertemuan dilakukan satu kali dalam setahun, ke depan direncanakan minimal setiap enam bulan dengan format lebih dialogis dan terbuka.
Format baru tersebut diharapkan membuat substansi pembahasan lebih mendalam dan responsif terhadap perkembangan global.
Bahas Board of Peace dan Konflik Palestina
Selain agenda kelembagaan, rapat juga membahas perkembangan Board of Peace BOP terkait upaya penghentian konflik Palestina.
Inisiatif tersebut muncul setelah ratusan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan peperangan di Palestina dinilai belum efektif, terutama karena dinamika veto di Dewan Keamanan PBB.
Sejumlah negara seperti Mesir, Qatar, Arab Saudi, dan Yordania memandang perlunya melibatkan Amerika Serikat dalam upaya mendorong penghentian konflik.
Ia menjelaskan, "BOP menurut pemerintah Indonesia adalah opsi yang ada saat ini. Dalam kondisi darurat, kita memilih mudarat yang lebih ringan dengan harapan ada ruang untuk meredakan eskalasi kekerasan." tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap konsisten.
Pemerintah diingatkan untuk tidak melupakan perjuangan rakyat Palestina serta berbagai pelanggaran yang masih terjadi, termasuk di wilayah Tepi Barat.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan diplomasi Indonesia yang lebih terintegrasi.
Melalui penguatan tersebut, peran Indonesia di berbagai forum internasional diharapkan semakin efektif, terarah, serta mencerminkan kepentingan nasional dan komitmen terhadap perdamaian dunia.
- Penulis :
- Shila Glorya
