Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong industrialisasi inklusif, penguatan UMKM, dan penataan pariwisata saat kunjungan kerja reses bersama Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat 20 Februari 2026.
Pernyataan tersebut dipublikasikan pada 23 Februari 2026 dalam kanal Kegiatan DPR RI Komisi VII sebagai bagian dari pengawasan sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata daerah.
Yoyok mengapresiasi capaian investasi Jawa Tengah yang menembus Rp88,5 triliun dari penanaman modal asing dan dalam negeri serta menilai daerah itu menjadi primadona baru investasi nasional dengan tumbuhnya kawasan industri termasuk di Kabupaten Batang.
Ia mengingatkan agar pengembangan kawasan industri tidak dilakukan secara sporadis tanpa perencanaan matang serta mengantisipasi potensi tumpang tindih regulasi antara kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat.
Ia menegaskan, "Gubernur memiliki peran strategis sebagai koordinator kepala daerah. Perlu duduk bersama agar tidak terjadi tabrakan aturan, khususnya di kawasan industri,".
Secara geografis dan ekonomis, Jawa Tengah dinilai menarik bagi relokasi industri dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur karena ketersediaan lahan serta struktur upah yang kompetitif.
Ia mendukung masuknya industri padat karya untuk menekan pengangguran namun mengingatkan agar strategi industrialisasi diarahkan pada sektor bernilai tambah tinggi.
Ia menyatakan, "Industrialisasi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri,".
Penguatan UMKM dan Evaluasi BLK
Di sektor UMKM, Yoyok menyoroti implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menilai perbankan khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih berhati-hati menyalurkan KUR tanpa agunan dalam jumlah besar karena risiko kredit macet.
Ia mendorong optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk hadir langsung di pasar tradisional guna menggantikan praktik rentenir melalui skema pembiayaan mikro yang mudah diakses pedagang kecil.
Ia juga mengusulkan penataan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart dengan pembatasan jumlah gerai di wilayah tertentu serta kewajiban menyediakan ruang bagi produk UMKM lokal.
Ia menyampaikan, "UMKM harus diberi ruang hidup. Jangan sampai kalah bersaing di rumah sendiri,".
Yoyok turut meminta evaluasi terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) di kabupaten dan kota yang dinilai belum optimal serta mendorong kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, dan industri agar BLK menjadi pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Penataan Desa Wisata Berkelanjutan
Pada sektor pariwisata, ia menyinggung keberhasilan Umbul Ponggok sebagai contoh desa wisata yang mampu mengangkat perekonomian lokal dan menantang pemerintah provinsi melahirkan ikon serupa setiap tahun.
Ia mengkritisi maraknya program desa wisata yang tidak berkelanjutan dan berujung mangkrak.
Ia menyatakan, "Jangan sampai tempat wisata hanya menjadi beban APBD. Harus ada evaluasi dan solusi agar benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,".
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
