Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad menegaskan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII ke Provinsi Jawa Timur menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan di bidang hukum, imigrasi, pemasyarakatan, dan hak asasi manusia.
Kunjungan yang digelar di Kabupaten Sidoarjo tersebut diisi dialog langsung dengan Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, Kanwil Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
“Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur menjadi sangat relevan dan strategis dalam konteks penguatan fungsi pengawasan, yakni dengan berdialog untuk mendapatkan masukan langsung dari mitra kerja terkait realisasi dan kendala pelaksanaan program,” ujarnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 23 Februari 2026.
Berbagai persoalan hukum menjadi perhatian serius termasuk risiko tanpa kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur.
Komisi XIII juga menyoroti rendahnya kepatuhan beneficial ownership serta minimnya perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM.
“Permasalahan hukum yang kami temukan mencakup kompleksitas sengketa korporasi, disparitas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di pelosok, hingga belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah akibat beban kerja perancang,” kata Anwar.
Di bidang keimigrasian, tingginya angka pelanggaran izin tinggal dan penyalahgunaan visa oleh warga negara asing menjadi sorotan utama.
“Kami melihat adanya kerentanan sistem layanan digital akibat serangan siber yang dibarengi keterbatasan SDM pejabat imigrasi. Ini harus segera diperkuat, termasuk pengamanan perbatasan di TPI untuk memitigasi kejahatan transnasional dan TPPO,” ujarnya.
Hasil kunjungan reses tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan penyusunan program kerja Komisi XIII agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
